Deretan gedung perkantoran dan apartemen terlihat di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (6/4). Pemerintah tengah menimbang pengenaan pajak progresif untuk apartemen yang kosong.
Rencana pemerintah mengenakan pajak progresif untuk tanah yang menganggur diperkirakan bakal meluas. Pemerintah rencananya juga bakal mengenakan pajak progresif buat apartemen yang kosong.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan, pajak progresif rencananya akan dikenakan buat apartemen yang tak dihuni, tak laku dijual, atau tak disewakan.

Ide memungut pajak progresif bagi apartemen kosong ini berasal bergulir dari Kementerian ATR. Menurut Sofyan, ide ini sebenarnya kebijakan yang bagus. Sayang tak tepat untuk diterapkan dengan segera.

Sebab, sektor properti kini sedang terpuruk. "Itu kan wacana awal-awal, kami harus pikirkan kembali dan keputusannya itu harus di tingkat yang lebih tinggi," kata dia seperti dikutip dari Kompas.com.

Wacana ini masih tahap awal. Selain masih dimatangkan di Kementerian ATR, ide ini juga harus dibahas di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

"Jadi, kami turunkan ide itu, kan perlu dibahas lebih lanjut. Jadi, belum ada keputusan," ujar Sofyan seperti dinukil dari CNNIndonesia.com.

Bila sudah matang, baru didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait kriteria apartemen kosong yang dikenakan pajak beserta tarif pajaknya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP REI (Real Estate Indonesia) Paulus Totok Lusida menjelaskan penentuan apartemen kosong sendiri bukan merupakan hal yang mudah.

Sebab, sebagian masyarakat membeli apartemen hanya untuk dijadikan rumah kedua karena lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja.

Totok menilai, kebijakan itu tidak akan membuat industri properti semakin membaik dan justru menurunkan minat investasi dalam sektor properti, khususnya apartemen.

Memungut pajak di sektor properti memang bisa menambah pendapatan negara. Tapi menurutnya, sektor properti ini seperti angsa bertelur emas. Memungut pajak progresif bisa membunuh angsanya.

Harusnya bukan menyembelih angsanya. "Telurnya diusahakan bertelur lebih banyak, jangan angsanya yang dibunuh," [URL=" [url]http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170407162410-78-205801/pajak-apartemen-kosong-bikin-investor-ciut/[/url]"]ujarnya[/URL].

Analis Post Asset Management Arief Fahruri menilai, pajak progresif untuk apartemen kosong akan memberatkan kelas menengah ke atas.

Pasalnya, investor kelas menengah ke atas yang memiliki apartemen hanya sebagai investasi dan bukan untuk ditinggali. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah biasanya menempati apartemen yang dibelinya. Bukan untuk investasi.

Properti memang diprediksi tumbuh tahun ini. Apartemen, diprediksi menjadi primadona dibanding rumah tapak, tanah atau ruko. "Selain harganya masih cukup terjangkau, permintaan hunian vertikal ini juga masih banyak sampai saat ini," ujar Achmad Setiadi, Direktur Utama PT Pardika Wisthi Sarana,s alah satu pengembang.

Pemerintah kini tengah memetakan kebijakan ekonomi berkeadilan, di mana salah satunya mengatur soal kepemilikan lahan yang adil. Agar distribusi lahan untuk tempat tinggal bisa merata.

Hingga tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat selisih antara kebutuhan rumah dan suplai rumah (backlog) mencapai 13,5 juta unit.

Angka itu belum termasuk pertumbuhan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang mencapai sekitar 800 ribu unit per tahun.

Kementerian ATR mengusulkan tiga langkah untuk membantu pemerataan lahan tempat tinggal. Pertama, pajak progresif kepemilikan tanah untuk lahan kedua dan kepada setiap pertambahannya.

Kedua, pajak progresif atas lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, termasuk apartemen yang tidak disewakan atau tidak ditempati, dan apartemen yang tidak laku terjual.

Ketiga, pajak penjualan properti dikenai atas selisih harga jual beli properti (capital gain tax).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...artemen-kosong

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kisruh DPD, Nazaruddin dan video di sidang Ahok

- Enam perkara pilkada berbuah sanksi buat Sumarno

- Tarik ulur jadwal sidang tuntutan Ahok