Warga melihat Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta, Rabu (22/3). KPU menemukan ada 33 ribu data pemilih yang tidak tercantum dalam basis data kependudukan DKI Jakarta
Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengklaim menemukan sekitar 153 ribu data pemilih invalid yang terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Syarif, sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi ada 153.804 data pemilih yang invalid. "Saya sih menduga kalau ini besar, terasa banget ada mobilisasi. Di luar daerah ada mobilisasi," ujarnya, Jumat (7/4) seperti dinukil dari Kompas.com. Menurutnya, temuan itu harus ditelusuri KPU DKI Jakarta.

Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, tak semua yang diklaim Syarif itu pemilih invalid. Sumarno menilai, ada perbedaan penafsiran. Misalnya ada data yang disampaikan ke KPU DKI Jakarta menunjukkan NIK (nomor induk kependudukan) dari luar Jakarta.

Data ini kemudian didefinisikan sebagai pemilih invalid. "Padahal tidak seperti itu," ujar Sumarno.

Sumarno menjelaskan, orang yang pindah dari daerah lain saat masuk Jakarta tetap memakai NIK yang sama. Begitu juga saat pindah ke daerah lain, tetap memakai NIK lama. Yang berubah hanya NKK (Nomor Kartu Keluarga). Karena NIK itu cuma sekali dalam seumur hidup.

"Nah harus disamakan persepsinya," ujar Sumarno seperti dinukil dari Metrotvnews.com.

KPU akhirnya memverifikasi data kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Moch Sidik, mengatakan ada sekitar 33 ribu pemilih yang identitasnya tidak tercantum dalam basis data kependudukan DKI Jakarta.

"Makanya kami ingin ngecek ulang," ujar Sidik, kepada Kompas.com, Minggu (9/4/2017).

Sidik menuturkan, masalah pada 33 ribu pemilih itu berkaitan dengan NIK dan NKK. KPU meminta bantuan Disdukcapil untuk memverifikasi ulang identitas-identitas yang bermasalah tersebut melalui sistem administrasi informasi kependudukan (SIAK).

Kemungkinan pekan ini hasil verifikasi baru diketahui.

Jika hasil verifikasi ulang tak menunjukkan mereka terkandung dalam basis data kependudukan, maka KPU DKI Jakarta akan menandai nama-nama pemilih tersebut dalam DPT. Sebab DPT sudah ditetapkan dan tidak bisa berubah.

"Kami tulis bahwa orang itu sebenarnya secara administrasi tidak memenuhi syarat," ucap Sidik.

Mereka, tak akan diberi formulir C6, alias surat pemberitahuan pemilih karena administrasinya tidak memenuhi syarat. Walau namanya ada di DPT, jika tanpa formulir C6, mereka tak bisa memilih.

Dalam putaran kedua ini, jumlah pemilih naik 109.691 orang. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga naik 11 TPS. Total pemilihnya ada 7.218.280 orang di 13.034 TPS.

Menurut Sumarno, naiknya jumlah pemilih ini ada beberapa hal. Pertama adanya pemilih yang baru mendaftarkan diri ke posko yang dibuat KPU DKI Jakarta. Lalu adanya pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada putaran kedua ini.

Selain itu, ada juga warga yang alih status. Awalnya mereka anggota TNI/Polri yang tak punya hak pilih. Pada putaran kedua mereka jadi warga sipil karena pensiun sehingga punya hak pilih.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-luar-jakarta

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Susupan Al Maidah dan Aksi 212 dalam komik X-Men

- Politikus PKS Pasuruan ditangkap Densus 88

- Kronologi baku tembak terduga teroris di Tuban