- Beranda
- Komunitas
- News
- Beritagar.id
Agar tak ada kekosongan penyelanggara Pemilu


TS
BeritagarID
Agar tak ada kekosongan penyelanggara Pemilu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2012-2017 Ida Budhianti (kiri), Ferry Kurnia Riskiansyah (kedua kiri), Sigit Pamungkas (ketiga kiri), Juri Ardiantoro (keempat kiri), Arief Budiman (keempat kanan), Hasyim Asyari (ketiga kanan), Hadar Nafis Gumay (kedua kanan) dan Sekjen KPU Arif Rahman (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai diterima Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu pada Selasa (11/4/2017). Para anggota KPU dan Bawaslu akan habis masa tugasnya pada 12 April 2017 sehingga tidak terjadi kekosongan di kedua lembaga itu.
Komisi II DPR RI telah menetapkan 7 Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017 - 2022 melalui mekanisme pemungutan suara yang digelar pada Rabu (5/4/2017).
Sebanyak dua dari tujuh komisioner KPU 2012-2017 akan kembali menjabat untuk periode 2017-2022 yaitu Arief Budiman dan Hasyim. Sementara lima komisioner KPU yang baru yaitu Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan dan Viryan.
Setelah dilantik, para komisioner itu akan langsung bekerja untuk pemilihan umum kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada tahun 2018. "KPU dan Bawaslu bisa segera bekerja termasuk untuk menyiapkan Pilkada yang akan berlangsung," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebelum pelantikan, sejumlah komisioner KPU telah menyampaikan laporan tugas dan kerja dengan menyerahkan lima buku kepada Presiden pada Senin (10/4/2017). Lima buku itu berisi Pemilihan Legislatif 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, Pilkada Serentak 2015-2017, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan KPU periode 2012-2017 serta buku berisi berisi foto-foto unik selama Pemilu.
Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mengatakan lembaganya melaporkan upaya membangun transparansi dalam Pemilu, meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu, dan upaya memperjuangkan kelompok minoritas yang berpotensi terdiskriminasi dalam Pemilu seperti kelompok difabel maupun perempuan.
Kepada Presiden Jokowi para komisioner KPU turut menyampaikan persiapan Pilkada yang akan dilakukan pada 2018 dan persiapan Pemilu Serentak 2019.
Juri mengatakan KPU berkomitmen kuat kepada pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penguatan kelembagaan. "Jadi KPU harus kuat, mandiri, dan bisa menjadi fasilitator bagi para peserta pemilu yang berjuang meraih kekuasaan," kata Juri melalui Antaranews.
Menurut Juri, Presiden menyampaikan apresiasi kepada KPU dalam menjalankan tugas selama tahun. Saat pertemuannya dengan Jokowi, KPU mengatakan Presiden diskusi mengenai konsep waktu pemilu serentak pada hari yang sama.
Laporan serupa juga disampaikan Bawaslu yang menyampaikan hasil hasil pengawasan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Bawaslu Muhammad dan jajarannya menyampaikan buku hasil laporan pengawas lengkap sejak 2012, pelaksanaan laporan pengawasan Pilkada 2013, kemudian pada tahun 2014 hasil pengawasan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan hasil pengawasan pemilihan Presiden serta hasil pengawasan Pilkada serentak tahap pertama pada tahun 2015.
"Dan paling akhir dalam laporan kami adalah hasil pengawasan Pilkada serentak tahap kedua pada tanggal 15 Februari 2017," kata Muhammad.
Presiden, kata Muhammad mengapresiasi dan menghargai kerja keras pengawas Pemilu seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden juga mengharapkan strategi pengawasan serta berbagai hal terkait dengan penajaman peran fungsi Bawaslu bisa ditingkatkan.
Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...anggara-pemilu
---
Baca juga dari kategori BERITA :
-

-

-



anasabila memberi reputasi
1
678
1


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan