Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang lanjutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (11/4).
Sidang ke-18 kasus dugaan penistaan agama beragendakan pembacaan tuntutan dengan tersangka Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama seharusnya berlangsung hari ini, Selasa (11/4).

Namun, tersebab klaim tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan tidak siap jika tuntutan dibacakan sekarang, sidang pun dijadwalkan akan kembali digelar pada 20 April.

"Kami sudah berusaha menyusun berkas tuntutan, namun sampai tadi malam belum berhasil diselesaikan. Karenanya, kami meminta waktu selama dua pekan," ujar ketua JPU, Ali Mukartono, sebagaimana dilansir BBC Indonesia, Selasa (11/4).

Menurutnya, jaksa belum memasukkan keterangan dari empat saksi dan enam ahli. Selain itu, Ali menegaskan bahwa penyusunan tuntutan tidak berhubungan dengan surat ajuan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya ihwal permintaan penundaan sidang Ahok.

Dalam laporan BBC Indonesia, berkas tuntutan hanya belum selesai diketik.

Pun begitu, Kompas.com menulis bahwa Ali telah meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan imbauan sang Kapolda, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, agar tuntutan dibacakan setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 usai.

"Perlu kami kemukakan bahwa beberapa waktu lalu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima tembusan surat dari Kapolda yang ditujukan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk menentukan hari penuntutan, sekiranya bisa dipertimbangkan surat Kapolda ini untuk penentuan kapan pembacaan tuntutan bisa diajukan," ujar Ali.

Menghadapi kenyataan demikian, Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto, sempat menyoalkan pinta JPU.

"Tim jaksa ini kan anggotanya banyak, kenapa bisa belum siap?" ujarnya.

Menanggapi pengunduran waktu itu, tim kuasa hukum Ahok mengaku merasa dirugikan karena telah menyiapkan naskah pembelaan untuk kliennya.

Sirra Prayuna, diberitakan oleh CNNIndonesia.com, menyatakan berkas pledoi cuma menanti substansi tuntutan tim JPU.

"Terkait fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, ini sudah kami lalui. Sehari pun kami siap. Makanya kami bingung bagaimana sesungguhnya sikap jaksa yang menyatakan belum siap," ujarnya.

Penangguhan pembacaan tuntutan dapat berpengaruh pada sempitnya waktu penyusunan naskah pledoi yang rencananya dibacakan pada 25 April, lima hari setelah jadwal baru sidang berikutnya.

Karena kuasa hukum Ahok sudah berkenan agenda sidang ditunda, dan jaksa tak bisa menyampaikan tuntutan, hakim pun menutup persidangan dengan putusan penundaan agenda hari ini."Maka sidang hari ini ditunda pada hari Kamis tgl 20 April dengan perintah terdakwa untuk tetap hadir".

Ratusan orang kontra Ahok yang menggelar aksi di luar lokasi persidangan di Kementerian Pertanian (Kementan) meradang begitu tahu persidangan ditunda. Mereka menuding penegak hukum tak serius menangani perkara yang menjerat calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua itu.

Massa tetap bertahan sebentar walau telah mengetahui bahwa persidangan telah selesai. Mereka terus berorasi menuntut hukuman maksimal atas Ahok.

Pidato Ahok di Kepulauan Seribu menjadi kontroversial ketika ia mengutip Surat Al-Maidah ayat 51. Gubernur nonaktif DKI Jakarta ini dilaporkan ke kepolisian dan menjadi tersangka dengan tuduhan penistaan agama.

Sidang perdana atasnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (13/12/2016). Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Jaksa membidik Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Selama ini, persidangan berjalan sesuai jadwal. Misalnya pada sidang ke-10, pelaksanaannya hanya dua hari menjelang pencoblosan pada putaran pertama 15 Februari.

Setiap sidang selalu diwarnai unjuk rasa--baik mendukung atau menentang Ahok.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...utan-atas-ahok

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Novel Baswedan sudah diintai pelaku

- Salah paham aturan pembatalan Perda

- Hampir 19 April, Prabowo kumpulkan politisi senior