Jakarta - Debat terakhir calon gubernur DKI Jakarta berjalan cukup panas, Rabu (12/4) malam, ketika petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penantangnya Anies Baswedan diberi kesempatan cukup lama untuk membahas salah satu topik paling penting yaitu reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam debat yang dipandu Ira Koesno itu, Ahok mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Anies.

Apakah Anies menolak atau setuju reklamasi? Kalau menolak, bagaimana dengan hasil reklamasi yang sudah diioperasikan seperti Pelabuhan Tanjung Priok Baru di Pulau M yang dimaksudkan untuk menekan biaya logistik? Apakah akan dibongkar Tanjung Priok Baru itu?

Anies menjawab panjang lebar, namun ternyata tidak satu pun yang menjawab pertanyaan awal Basuki. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak dalam transkrip debat berikut ini:

Basuki: Ini menarik ketika bicara tentang reklamasi. Saya mempunyai kumpulan berita, ketika 13 Oktober Pak Anies jelas mengatakan menolak reklamasi, 16 Desember 2016 menolak reklamasi.

Tapi begitu masuk ke 8 Februari Pak Anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari bilang menolak reklamasi lagi, tapi bilang pulau reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat sama warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikut ini, pengadilan.

Tadi, terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi.

Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau M. Banyak orang tidak pernah sadar Tanjung Priok yang baru itu di Pulau M. Itu sudah beroperasi, hasil reklamasi.

Pertanyaan saya -- kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik -- kalau ditolak reklamasi yang sudah telanjur dibangun itu mau diapakan? Mau dibongkar atau mau diapakan? Itu yang saya pengin tahu.

Terus bagaimana kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Keppres ini, dari jaman Pak Harto yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas? Bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga keja? Jadi kita mau tanya.

Ira: Pak Anies.

Anies: Ya saya rasa yang perlu disamakan saya sepaham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi, tapi pendekatan kia berbeda, ini soal keberpihakan.

Jakarta diputuskan punya lahan tambahan, lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya kepada siapa? Keppres 52 tahun 1995 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur.

Karena itu ketika saya jadi gubernur saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru saya katakan untuk kepentingan publik itu nomor satu.

Yang kedua, yang kedua ini tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam Keppres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya di Keppres itu ada. Bentuknya yang sekarang berbeda sekali.

Ira: Cukup, Pak Basuki silakan.

Basuki: Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan itu saja. Dulu 18 pulau, satu setengah pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI.

Lalu hampir 48% itu dibebaskan buat fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) untuk DKI.

Lalu apa lagi? Lima persen dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat.

Lalu apa lagi? Tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan NJOP (nilai jual objek pajak) itu dipakai buat pembangunan sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun Rp 158 tiliun kira-kira, uang dari reklamasi.

Jadi bukan hanya 1,2 juta tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT (light rail transit) yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi, manfaat untuk rakyat reklamasi ini?

Ira: Cukup di sana, Pak Anies.

Anies: Saya rasa baik Pak memang. Jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. [Basuki tertawa]

Lalu saya teruskan, jadi apa yg terjadi, kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan justru muncul banjir.

Ini unik, airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini.

Yang kedua soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justu lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 sungai di Jakarta, rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta, itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak.

Dan tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Di mana rasa keadilan?

Ira: Cukup, silakan Pak Basuki.

Basuki: Saya pernah jelaskan Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik, ini musti jelas.

Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan, ini ilmu ekonomi Pak. Kami membangun LRT, MRT (mass rapid transit) setiap Rp 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 tenaga kerja. Makanya LRT kami bisa membuka 2,2 juta (lapangan kerja). Jadi itu semua ada hitungannya.

Setiap triliun yang anda investasikan akan menghasilan. Jadi sekali lagi jangan mengacaukan seperti itu.

Ira: Waktunya habis, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur.

http://www.beritasatu.com/megapolita...b-memutar.html

Ahok Membantah Banjir Rob di Jakarta Utara Gara-gara Reklamasi Pulau

[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah jika terjadinya banjir rob di pantai utara Jakarta beberapa waktu terakhir disebabkan oleh reklamasi pulau.

"Kalau air laut pasang karena reklamasi, terus airnya bisa surut karena apa? Ada yang gali tanah di laut? Kalau kamu pakai teori itu berarti kayak kolam aquarium, berati kamu masukin tanah airnya naik. Pasang surut ini karena gaya tarik bulan, gravitasi, air muka laut tambah banyak karena air laut dalam bentuk es sudah bekrurang," ujar Basuki di Balai Kota, Rabu (8/6).

Oleh karena itu, kata Basuki, ia pun mengimbau kepada masyarakat supaya mereka tidak mau dibodohi dan jangan terpancing dengan selentingan-selentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, kondisi air laut pasang sehingga rob ini bukan disebabkan oleh reklamasi pulau, tetapi memang kondisi bumi yang sudah semakin menua akibat pemanasan global.

"Jadi posisi di muka bumi ini lebih banyak airnya sehingga air pasang lebih tinggi, itu ditambah kita menyedot air tanah," katanya,

Apabila keadaan tetap seperti ini, kata Basuki, maka berdasarkan kajian dari para ahli yang menyebutkan bahwa suatu hari Jakarta akan tenggelam dan 13 sungai yang mengalir di Jakarta tidak akan lagi tembus ke laut. Hal tersebut karena, air laut akan menjadi lebih tinggi dibandingkan daratan walaupun tidak ada air pasang.

http://sp.beritasatu.com/home/ahok-m...i-pulau/115502