Belasan jurnalis IFT terkatung-katung nasibnya karena ketidak jelasan status dan pembayaran hak-haknya selama 8 bulan akan mengadu ke Polda Metro Jaya pada Senin, 17 April 2017 dengan didampingi LBH Pers dan FSPMI.

Kuasa hukum dari LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, kasus itu bermula pada Maret 2016, para pekerja atau jurnalis hanya dibayarkan upahnya tidak lebih dari setengah gaji, dan kemudian perusahaan meminta para pekerja untuk secara sukarela mengundurkan diri.

April 2016 para pekerja sudah tidak dibayarkan lagi upahnya sampai saat ini. Perusahaan menyatakan akan menutup perusahaan pada akhir April 2016. Pada saat perundingan pihak manajemen dengan pekerja, pihak manajemen berjanji akan membayar upah dan pesangon yang seharusnya dibayarkan.

Akhir Juni 2016 melalui kuasa hukum dari LBH Pers, pihak pekerja telah mengajukan permohonan bipartit kepada PT Genda Indo Perkasa namun jangankan ada musyawarah, informasi tentang kepeduliannya terhadap permasalahan ini saja tidak ada dan PT Genda Indo Perkasa tidak memenuhi undangan kami untuk bermusyawarah Bipartit.

Pada akhir 2016 belasan jurnalis IFT melalui LBH Pers melaporkan perselisihan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Namun panggilan dan undangan Tripartit dari mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan juga tidak dihiraukan. Dan dari sejak awal proses ini (Bipartit dan Tripartit) belum sama sekali pihak PT Genda Indo Perkasa datang memenuhi undangan musyawarah.

Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan telah mengeluarkan anjuran terhadap perselisihan ini yang berisi meenganjurkan pihak perusahaan untuk segera membayarkan seluruh upah dan pesangon para jurnalis. Dalam anjuran tersebut, menyatakan bahwa dalam jangka 10 hari para pihak harus menjawab menerima atau menolak anjuran tersebut dan sampai saat ini juga belum ada itikad baik dari perusahaan.

Sumber Waras



Ok Oce dan Ok O Care jawaban dari semua masalah Jakarta