Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR membantu upaya KPK mengungkap kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el). KPK bakal melakukan segala upaya, termasuk mencegah para saksi kunci atau tersangka, berpergian ke luar negeri.

 

'Tindakan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan terhadap saksi adalah bagian dari proses penyidikan yang dilakukan KPK,' kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu 12 April 2017.

 

Menurut Febri, tindakan KPK yang mencegah Ketua DPR RI Setya Novanto sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

KPK menyayangkan sikap anggota DPR yang terlalu reaktif terhadap pencegahan Novanto ke luar negeri. Menurut Febri, seharusnya semua pihak mendukung proses hukum agar segera rampung.

 

'Jangan justru menghambat dengan alasan di luar hukum. Jika pihak yang dicegah keberatan, silakan ikuti proses hukum,' tegasnya.

 

Seperti diberitakan, DPR berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait pencegahan Novanto ke luar negeri. Keputusan ini dibuat usai rapat pimpinan DPR, Badan Musyawarah hingga rapat konsultasi. Rapat ini dihadiri delapan fraksi kecuali Demokrat dan Hanura.

 

Komisi III DPR juga berencana memanggil Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan KPK. Pemanggilan ini untuk mempertanyakan alasan pencegahan Novanto ke luar negeri.

 

Nama Novanto sering muncul dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

 

Novanto disebut sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan KTP-el dengan total anggaran Rp5,95 triliun. Novanto disebut mendapat katah 11 persen atau Rp574,2 miliar.

 


Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/VN...-setya-novanto

---

Kumpulan Berita Terkait :

- DPR akan Panggil Dirjen Imigrasi dan KPK

- JK Anggap Pencekalan Setnov Tindakan yang Ringan

- Wapres: Pencekalan Novanto Sesuai Prosedur Hukum