Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mau mengomentari terkait rencana pasangan petahana yang menyediakan skema perumahan di Jakarta lewat subsidi harga sewa apartemen di Jakarta.

"Saya tidak ingin berkomentar terhadap program paslon lain, karena itu sangat baru,"kata Sandiaga di Jalan Cipinang Besar BKT, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (10/4). 

Meski demikian, Politisi Partai Gerindra itu menyayangkan program tersebut tak dijalankan selama pasangan petahana menjabat sebagai Gubernur dan wakil gubernur. Melainkan baru diluncurkan jelang masa pencoblosan. 

"Setelah lima tahun mereka tidak meluncurkan ini dan baru meluncurkan sekitar sepuluh hari sebelum pencoblosan," ujarnya.

Sandiaga pun mempertanyakan maksud Program tersebut yang baru digaungkan jelang masa pencoblosan. Dia memperkirakan program itu untuk menarik perhatian pemilih Jakarta yang saat ini telah banyak mengalihkan dukungan ke pasangan Anies-Sandi. 

"Motivasinya juga harus dipertanyakan, apakah ini hanya untuk kampanye menarik suara yang kemarin berbondong-bondong pindah ke nomor tiga karena kami punya program rumah DP nol rupiah," ungkap Sandiga.

Meski demikian, Sandiaga berkeyakinan bahwa program kredit rumah tanpa DP lebih dibutuhkan warga Jakarta. 

"Kami menawarkan program untuk warga Jakarta yang selama ini memimpikan punya rumah sendiri, enggak nyewa terus," tandasnya.

Sebelumnya, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama menawarkan empat skema hunian bagi warga ibu kota. Skema ini dibagi berdasarkan penghasilan warga ibu kota.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan skema pertama adalah memberikan hunian dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta setiap bulan. Mereka akan mendapatkan tempat tinggal sewa Rp 300-450 ribu setiap bulannya. 

Skema kedua adalah bagi warga yang memiliki penghasilan menengah, atau berkisar Rp 5-7 juta setiap bulan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menawarkan hunian laiknya apartemen dengan biaya sewa berkisar Rp 1,5-2 juta setiap bulan.

Skema ketiga adalah bagi warga yang memiliki penghasilan setiap bulannya di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI Jakarta akan membangunkan apartemen dengan biaya cicilan ringan berkisar Rp 2-3 juta perbulan.



Warbyasaaah OKEH NGOCEH