JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyetujui bila sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda.

Pembacaan tuntutan akan berlangsung pada 11 April 2017. Namun, dengan alasan keamanan, Polda Metro Jaya meminta agar pembacaan tuntutan dilangsungkan setelah 19 April 2017, yakni setelah Pilkada DKI putaran kedua selesai.

"Ditunda saja supaya Pilkada bisa dilaksanakan dengan tenang. Saya dukung. Masuk akal permintaan Kejaksaan dan Kepolisian itu sangat bijaksana," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

(Baca: Polri Tegaskan Surat Kapolda soal Sidang Ahok Bukan Intervensi)

Jimly menuturkan, jadwal sidang dapat ditunda hingga penetapan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, kata dia, diperlukan untuk membuat situasi kondusif sebelum penggunaan hak politik warga Jakarta.

Jika pembacaan sidang sesuai dengan rencana awal, Jimly menduga akan terjadi kerawanan dari demonstrasi. Penundaan jadwal sidang, lanjut dia, tidak dimaksudkan untuk membela salah satu pasaangan calon Pilkada Jakarta.

"Akibatnya, emosinya tinggi sekali. Demo terus. Demo dilawan demo lagi. Biar ditenangkan dulu," ucap Jimly.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pengatur jadwal sidang merupakan seni tersendiri. Berkaca pada pengalamannya, Jimly mengatakan pembacaaan putusan di MK dapat memiliki konsekuensi.

(Baca: Sepakat dengan Kapolda, Sandi Setuju Sidang Tuntutan Ahok Ditunda)

"Misalnya ada perkara, kalau kami tentukan dibacakan di jumat pagi putusan nanti jadi bahan pembicaraan di khotbah. Jadi kalau begitu belakangan aja, sore. Itu beleid internal hakim. Boleh. Untuk kepentingan yang lebih besar," ucap Jimly.

Sebelumnya, Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan pihak kepolisian meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Argo mengatakan, permintaan itu diajukan dengan pertimbangan masalah keamanan jelang pencoblosan. Pihak kepolisian meminta hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga sepakat penundaan sidang setelah menerima tembusan surat dari Polda Metro. Prasetyo menganggap, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan melihat ada dinamika yang patut diantisipasi.