Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno menunjukkan surat suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang telah ditandatangani di PT Gramedia Printing, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/3/2017).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Data pemilih tetap pemilu putaran kedua itu berjumlah 7.218.280 pemilih yang tersebar di 13.034 tempat pemungutan suara.

Jumlah pemilih pada pilkada yang berlangsung 19 April nanti itu mengalami penambahan sebanyak 109.691 orang dan 11 tempat pemungutan suara. Pada putaran pertama, jumlah DPT sebanyak 7.108.589, yang tersebar di 13.023 tempat pemungutan suara.

Pemilih tambahan tersebut berasal dari pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT putaran pertama, pemilih yang baru mendaftarkan diri ke posko yang dibuat KPUD serta pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada putaran kedua ini.

"Ada pula pemilih alih status yang tadinya anggota TNI/Polri pada putaran kedua jadi warga sipil karena pensiun. Maka dari itu harus dimasukkan ke DPT putaran kedua," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno seusai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua, di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Pada rapat pleno itu, tim sukses pasangan calon pilgub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno memaparkan adanya temuan pemilih yang invalid atau tidak sah. Temuan pemilih invalid itu diungkapkan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif.

Syarif menyatakan menemukan indikasi adanya 153.000 jumlah pemilih invalid berdasarkan penelusuran terhadap nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor kartu keluarga (NKK). "Saya sih menduga kalau ini besar terasa banget ada mobilisasi. Di luar daerah ada mobilisasi," ujar Syarif.

Menurut Syarif, pemilih yang tidak sah tersebut semestinya segera dicoret KPU DKI Jakarta dari DPT, karena dapat diduga sebagai upaya mobilisasi massa dari pihak tertentu.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan akan mengakomodasi temuan tim pemenangan Anies-Sandi melalui evaluasi DPT yang melibatkan kedua tim pasangan calon, dinas kependudukan dan catatan sipil serta badan pengawas pemilu.

Sumarno meyakini jika memang ada pemilih invalid dalam penelusuran nanti maka jumlahnya tidak akan terlampau banyak layaknya disampaikan Tim Anies-Sandi, sebab kata dia, mungkin saja ada salah penafsiran dari Tim Anies-Sandi.

Sumarno menyatakan DPT yang telah ditetapkan tak akan berubah meski nantinya ditemukan pemilih invalid. "Jika memang ditemukan pemilih invalid tidak akan mempengaruhi jumlah DPT hasil rekapitulasi," ujar Sumarno.

Seusai penetapan DPT ini, pemilih dapat mengecek nomor identitas kependudukan (NIK) di kantor kelurahan atau melalui laman resmi KPU.

Kalau ternyata tidak terdaftar juga, warga dapat mengajukan sebagai pemilih tambahan ke panitia. Syaratnya, harus benar-benar warga DKI Jakarta dengan membawa e-KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil.

Saat ini, ada 57.422 warga belum melakukan perekaman, sehingga belum terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT).

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyarankan penerbitan surat keterangan (suket) untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dihentikan pada H-3 sebelum pemungutan suara dilakukan pada 19 April 2017.

Sumarsono menilai, H-3 merupakan waktu yang ideal untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyosialisasikan pemilik suket untuk menggunakan hak pilihnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...edua-bertambah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Aung San Suu Kyi sangkal tudingan pembersihan etnis Rohingya

- Memberi keterangan palsu, Miryam menjadi tersangka

- Singgung unjuk rasa, Pepsi dan Kendall Jenner banjir kritik