Jakarta - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, Husny Mobarok Amir menyoroti kemampuan pasangan gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta jika terpilih di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Husny khawatir jika dana APBD DKI itu disalahgunakan untuk kepentingan bisnis pribadi. Kekhawatiran itu muncul terkait sosok Sandiaga Uno yang tengah dilaporkan ke polisi terkait dugaan kasus penggelapan aset oleh pengusaha yang juga disebut-sebut sebagai ayah angkat Sandi, Edward S Soerjadjaja.

"Tentu wajar dan lumrah ketika kami khawatir dengan karakternya (Sandi) jika nanti memimpin Jakarta. Kami mencermati belakangan ini, ayah angkatnya saja bisa diperlakukan seperti itu dalam masalah penguasaan aset, apalagi nanti ketika melihat aset triliunan yang dimiliki DKI Jakarta," kata Husny dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/4).

Dikatakan, sebuah persoalan serius yang harus dicermati dari sosok Sandi adalah kasus yang dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soerjadjaja. Sandi dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan penggelapan aset terkait proses penjualan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012.

Menurutnya, melihat karakter pemimpin seperti itu penting, karena mengurus dan memimpin pemerintahan daerah tidak bisa disamakan dengan berbisnis. Tokoh yang menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengedepankan pengabdian kepada masyarakat dengan dedikasi penuh tanpa memikirkan keuntungan.

"NU sebagai organisasi keagamaan mempunyai tanggung jawab menyampaikan hal ini, karena terkait dengan amanah, bahwa kaum mustadhafin harus disejahterakan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Husny, karakter berbisnis dengan gaya dan cara yang dilakukan Sandi dan memunculkan banyak aduan ke penegak hukum itu bertolak belakang dengan tujuan membangun Jakarta yang bebas korupsi.

Untuk itu, Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta itu mengimbau semua masyarakat Ibu Kota secara sadar melihat rekam jejak calon pemimpinnya di putaran kedua Pilgub DKI nanti. Aset Jakarta yang nilainya triliunan rupiah jangan sampai digunakan untuk kepentingan rakyat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan, justru dijadikan basis bisnis dengan perilaku negatif seperti penggelapan dan penipuan, termasuk pemalsuan dokumen-dokumen.

"Jangan sampai masyarakat salah pilih kemudian taruhannya adalah aset-aset pemda kemudian dikelola dengan serampangan demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu saja. Bukan untuk rakyat Jakarta," jelasnya.

Husny menyebutkan, salah satu kasus dugaan rekayasa penguasaan aset oleh Sandiaga adalah terkait sertifikat tanah di belakang PT Japirex serta kasus penggelapan kwitansi yang diduga dilakukan cawagub DKI itu.

Belum lagi terkait kasus dugaan rekayasa penguasaan aset proyek Depot Pertamina di Balaraja. Dalam kasus itu, ada dugaan Sandi menggandakan sertifikat tanah yang dilaporkan hilang, lalu berkembang menjadi dikesankan sertifikat itu dicuri oleh Edward, padahal tanah itu memang miliknya.

http://www.beritasatu.com/megapolita...-apbd-dki.html