JAKARTA, KOMPAS.com - Mendengar adanya empat skema hunian di Jakarta yang digagas pasangan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, calon gubernur DKI, Anies Baswedan, heran mengapa skema tersebut baru keluar sekarang.

"Pak Basuki itu gubernur sudah berapa tahun ya? Kenapa baru sekarang ya, selama lima tahun ini enggak memikirkan begitu," kata Anies, di sela-sela kampanyenya di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

(Baca ini: Begini Skema Hunian yang Digagas Ahok-Djarot)

Anies lalu bertanya apakah kebijakan Ahok itu terkait program yang digagas Anies-Sandiaga Uno soal rumah dengan DP nol persen atau tidak.

Menurut Anies, 49 persen warga Jakarta tidak punya rumah. "Kenapa baru sekarang, bagi warga Jakarta, silakan dinilai," ujar Anies.

Kendati demikian, ia mengaku belum mempelajari empat skema yang digagas Ahok-Djarot tersebut.

Namun, Anies menilai, pihaknyalah yang lebih dulu memikirkan masalah rumah bagi warga Jakarta. Anies merasa tidak tersaingi dengan keluarnya program dari Ahok tersebut.

(Baca juga: Rumah Rp 350 Juta Seperti Apa yang Akan Diberi DP 0 oleh Anies-Sandi?)

Menurut dia, yang terpenting, suatu program bisa bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Ini bukan sekadar kampanye, tetapi justru ini contoh bahwa kami yang belum bertugas saja sudah memikirkan mereka yang enggak punya rumah. Ini yang sudah bertugas lima tahun baru sekarang mikirin," ujar Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, memiliki rencana program skema hunian bagi warga Ibu Kota.

Menurut anggota Tim Pemenangan Ahok-Djarot Bidang Data dan Informasi, Eva Kusuma Sundari, skema hunian pertama adalah skema bagi warga yang tidak mampu atau berpenghasilan di bawah Rp 1 juta tiap bulannya. Hunian ini dalam bentuk rumah susun.

"Warga hanya bayar uang kebersihan, dapat ditempati seumur hidup. Boleh diturunkan ke anak cucu, dan tidak akan digusur kalau enggak mampu bayar," kata Eva, saat dihubungi wartawan, Kamis (6/4/2017).

(Baca juga: Rumah Rp 350 Juta di Jagakarsa Masuk Kriteria Rumah DP 0 Anies-Sandi)

Eva menyampaikan, warga yang menghuni unit rusun ini akan dibebaskan biaya sewa selama 6-10 bulan pertama.

Biaya sewa rusun dibebaskan hingga penghasilan warga stabil. Selain itu, kata dia, unit rusun tidak dapat dijual ke orang lain.

Kemudian, skema hunian kedua adalah subsidi sebagian. Menurut Eva, unit rusun pada skema ini diperuntukan bagi warga dengan penghasilan senilai upah minimum provinsi (UMP) tiap bulannya.

"Bayar sewa Rp 300.000 sebulan, dapat ditempati seumur hidup, dan bisa diturunkan ke anak cucu," kata Eva.

Sama seperti skema pertama, warga akan dibebaskan biaya sewa pada 6-10 bulan. Kemudian, warga tidak akan diusir sampai memiliki penghasilan yang stabil.

Penghuni juga tak diperkenankan menjual unit rusun ke pihak lain.

Skema ketiga merupakan skema sewa beli. Adapun unit rusun pada skema ini diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan di atas UMP hingga Rp 19 juta tiap bulannya.

Sistemnya adalah sewa beli. "Bayar sewa mulai dari Rp 450.000 hingga 600.000 per bulan. Penghuni akan mendapat tanda lunas dan hak guna bangunan (HGB)," kata Eva.

Penghuni dapat memiliki unit rusun dan hanya boleh dijual kembali kepada Pemprov DKI Jakarta. Penghuni dapat kredit rumah susun melalui KPR.

Selanjutnya, ada skema rumah kos. Bagi warga yang memiliki lahan seluas 200 meter disertai dengan kelengkapan sertifikat hak milik (SHM), akan dibantu untuk membangun kos-kosan di lahan tersebut.

"Sistemnya kredit bangun. Bagi warga yang belum punya SHM atau HGB, akan dibantu urus sertifikat," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

(Baca juga: Djarot: Program Rumah Rp 350 Juta Baik tapi Bisa Dilaksanakan Tidak?)

Skema selanjutnya adalah mes untuk pekerja. Mes ini akan dibangun di lokasi industri, pabrik, dan pengolahan ikan di Muara Angke.

Mes ini diperuntukkan khusus bagi pekerja musiman yang tidak memiliki keluarga.

"Mes ini untuk warga yang bukan penduduk DKI atau penduduk DKI yang rumahnya jauh dari tempat kerja. Ini seperti asrama, satu kamar bisa 4-6 orang," kata Eva.

Skema terakhir adalah rusun yang dibangun di atas pasar dan di atas stasiun mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). "Supaya orang tidak jauh dari akses transportasi," kata Eva.

Kompas.com - 10/10/2016, 12:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, saat ini sudah tidak mungkin mengadakan program hunian murah dengan membangun rumah 1-2 lantai di Jakartra.

Penyebabnya, harga tanah sudah semakin mahal. Dengan harga tanah yang mahal, ia tidak yakin warga penghuni yang merupakan warga tidak mampu sanggup membayar cicilannya.

"Kalau hitungan kami enggak bisa mereka bayar," kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/10/2016).

Pria yang biasa disapa Ahok ini meyakini konsep yang saat ini dijalankan sudah tepat, yakni hunian murah dibangun dengan model hunian vertikal. Ia menyebut Pemprov DKI memiliki empat konsep hunian vertikal.

Tipe pertama adalah rumah susun sederhana sewa untuk warga tidak mampu. Konsep ini menyediakan tipe hunian bersubidi bagi warga, tidak hanya dalam hal biaya sewa, tapi juga penyediaan layanan bus gratis, kesehatan gratis, dan dana Kartu Jakarta Pintar untuk penghuninya.

Untuk konsep kedua, Ahok menyebut Pemprov DKI berencana membangun rumah susun dengan tarif setara rumah kos. Lokasi hunian tipe ini akan dibangun di sekitar stasiun mass rapid transit (MRT) ataupun light rail transit (LRT).

Menurut Ahok, hunian tipe ini akan diperuntukan bagi pekerja yang hunian tetapnya ada di kawasan penyangga.

"kami mau hemat waktu mereka (ke tempat kerja)," ujar Ahok.

Untuk konsep hunian ketiga, Pemprov DKI akan membangun tipe hunian bagi warga yang berpenghasilan Rp 10 juta tahun ke atas. Namun, pada hunian tipe ini, pemilik tidak boleh menjual ke orang lain jika sudah tidak ingin menempatinya.

Sedangkan hunian keempat adalah pembangunan apartemen. Pada hunian tipe ini, ia menjanjikan pemilik mendapatkan sertifikat hak milik. Penghuni juga boleh memperjual belikan unit huniannya.

Menurut Ahok, Pemprov DKI akan membangun empat konsep hunian vertikal secara bertahap. Untuk saat ini, Pemprov DKI masih fokus menyelesaikan konsep hunian vertikal untuk tipe pertama.

"Yang pertama duluan apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia tidak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua. Supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," ucap Ahok.

http://megapolitan.kompas.com/read/2....warga.jakarta