Jakarta - KPU DKI pernah mengadakan audiensi dengan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath pada 28 Maret 2017 silam. Audiensi itu untuk membahas aturan di putaran kedua.

"Benar memang ada audiensi dari FUI ke KPU, dan ini bukan yang pertama, artinya KPU memang terbuka untuk menerima berbagai kelompok untuk datang ke KPU, karena ini kan lembaga yang harus memperlakukan semua kelompok masyarakat secara sama," kata Ketua KPU DKI, Sumarno di kantornya, Jl Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/17).

Sumarno menjelaskan kedatangan FUI ke kantornya menanyakan soal aturan di Pilkada putaran kedua. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan baru dari KPU DKI.

"Mereka mengatakan di kelompok masyarakat ingin tahu karena ini putaran kedua kan baru mereka bertanya soal kabar bahwa KPUD DKI mencabut KK ketentuan tentang pentingnya kartu keluarga dan sebagainya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, FUI juga menanyakan soal penerbitan surat keterangan pengganti e-KTP (suket). Sumarno menjelaskan bahwa surat keterangan diterbitkan oleh dinas penduduk dan catatan sipil.

"Mereka menanyakan diterbitkan surat keterangan, dikira bahwa yang menerbitkan suket itu KPU saya menjelaskan yang menerbitkan adalah dinas dukcapil," ungkap Sumarno.

Sumarno menjelaskan selain FUI, banyak juga yang berkunjung ke kantornya. Baik dari kalangan mahasiswa sampai tim kampanye resmi

"Sebelumnya sudah berbagai kelompok masyarakat juga datang dari mahasiswa pelajar, organisasi kemasyarakatan, atau juga tim-tim yang resmi misalnya kemarin ada teman Ahok berkali-kali juga ke KPU kemudian juga tim satu dua tiga dan sebagainya," ujarnya.

Tiga hari setelah audiensi dengan KPU DKI, tepatnya pada 31 Maret 2017, Al-Khaththath ditangkap polisi sebelum aksi 313. Al-Khaththath diduga merencanakan makar.
(imk/erd)

https://news.detik.com/berita/d-3465...924.1490584570