Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin meminta pemerintah menyelenggarakan dialog nasional seusai perhelatan pilkada DKI Jakarta. Dialog itu diperlukan guna merekatkan kembali masyarakat yang terpolarisasi akibat berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. “Jadi sehabis pilkada mungkin kita harapkan ada dialog nasional sehingga kesalahpahaman, ketidakserasian, akan hilang semuanya itu,” ujar Maruf di Kantor Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jakarta, kemarin.

Maruf datang ke Kantor Wapres untuk mengundang Jusuf Kalla menutup Kongres Ekonomi Umat yang akan dilaksanakan pada 22-24 April. Kongres Ekonomi Umat akan dibuka Presiden Joko Widodo. Maruf mengatakan nantinya dialog nasional tidak boleh ada kaitannya dengan dunia politik. “Ya supaya tidak terjadi hal-hal urusan pilkada masuk di situ,” imbuhnya.

Maruf juga mengimbau ormas-ormas Islam agar tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa simbol-simbol agama. Ia berharap semua pihak fokus merekatkan kembali tali persaudaraan dan meningkatkan toleransi antarumat. “Sudah cukup ya (aksi-aksi unjuk rasa). Ya, kita sudah suarakan. Sekarang kita bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan di dalam rangka menyatukan bangsa.’’

Menurut Maruf, pemerintah harus mampu memegang pe­ranan penengah di antara masyarakat yang terpolarisasi. Dengan begitu, benturan-benturan dan kesalahpahaman yang terjadi di tingkat masyarakat kelas bawah bisa diselesaikan secara baik. “Semua elemen bangsa harus bisa kembali rekonsiliasi mengenai hal ini agar kita semua bisa utuh kembali. Saya merasa sudah cukup apa yang kita suarakan untuk menegakkan keadilan. Sekarang kita berupaya menyatukan kembali,” imbuhnya.

Maruf juga menepis kabar yang menyebutkan ia bakal diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sepe­ninggal Kiai Haji Hasyim Muzadi. “Tidak ada pembicaraan itu. Tidak ada juga yang menghubungi soal itu.” Hingga kini satu kursi Wan­timpres masih belum terisi pascameninggalnya Hasyim. Maruf pernah menjabat anggota Wantimpres selama dua periode di era SBY.