Summary Program Rumah tanpa DP dari Anies-Sandi:

1. Inkonsistensi Anies-Sandi soal "Program Rumah tanpa DP". Sampai sejauh ini ada 7 kali revisi yaitu:
- Awalnya program memiliki rumah dengan DP 0%.
- Kemudian diralat menjadi memiliki rumah dengan DP 0 Rupiah.
- Setelah Gubernur BI menyatakan BI melarang KPR dengan DP 0%, kemudian Anies meralat, dgn mengatakan DP 0 Rupiah, tetapi si debitur menabung dulu sekitar 6 bulan utk DP tersebut.
- Kemudian Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan, menjelaskan soal program rumah tanpa DP dimana DP tetap ada namun ditanggung oleh Pemda. Dia mengatakan tingkat kesenjangan antara jumlah rumah (landed house) terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat berkisar 15 juta. (sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...ggung.dp.rumah )
- Kemudian direvisi oleh Anies: rumah murah yg dimaksud adalah “vertical housing” alias rumah susun. Harga 350 juta dicicil selama 20 tahun. Hasilnya, warga harus bisa membayar 2,3 juta per bulan. Pemprov DKI disebut akan menalangi pembayaran DP ke bank, sementara, warga yang mengajukan kredit rumah mencicil DP kepada Pemprov DKI.(sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...dp.anies-sandi )
- Direvisi lagi oleh Anies: bahwa Anies-Sandi tidak akan membangun rumah, hanya mengelola pembiayaannya. (sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...embangun.rumah )
- Direvisi oleh Sandi: yaitu akan membangun rumah tanpa DP di sejumlah tanah negara. (sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...an.pemprov.dki
- Revisi lagi oleh Anies: Motor dan mobil tanpa DP boleh, kenapa rumah tanpa DP dilarang? (sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-34...pa-dp-dilarang )
- Revisi lagi oleh Anies: "Bagi mereka itu adalah dengan program rumah sewa beli namanya. Jadi mereka sewa jangka panjang," kata Sandi ditemui sebelum acara Blak-blakan Anies-Sandiaga di Markas detik.com, Kamis (5/4/2017). (sumber: https://finance.detik.com/properti/d...177.1490969684 )

2. Program DP 0% tdk masuk akal dan telah dibantah oleh Gubernur BI.
- Pernyataan Gubernur BI: Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan). Kalau aturan itu coba dilanggar tentunya pengembang akan memperoleh teguran dari otoritas.
- Dalam Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah. (sumber: http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20...dp-nol-persen/ )


Analisa Rumah DP 0%:
1. Adanya fakta yg tidak bisa dipungkiri yaitu:
- Harga rumah di Jakarta sudah sangat mahal. Bila dimisalkan saja harga rumah type 36/60 saja adalah Rp. 800 juta, tetap saja yg bergaji UMP tdk akan bisa mendapatkannya.
- Sudah susah utk mendapatkan lahan kosong di Jakarta sehingga program Rumah tanpa DP akan sangat susah diterapkan.

2. Antara DP 0% dengan DP 0 Rupiah adalah sama saja, tidak ada bedanya. Anies terlihat konyol sekali, hanya ada dua kemungkinan soal ini yaitu Anies tdk mengerti (bodoh) atau itu hanya permainan kata-katanya utk mengelabui orang agar dipilih. Bila program ini dilakukan, tetap saja omong kosong dan berbahaya karena:
- Harga cicilan per bulannya akan sangat besar meskipun lama pembayaran cicilan sudah dibuat menjadi 30 tahun yaitu dua kali lipat dari lama pembayaran KPR yang normal yg biasanya hanya 15 tahun. Tentu saja harga cicilan yg sangat besar tersebut akan susah dibayar oleh orang yg bergaji pas-pasan dan UMP.
- Tidak akan ada komitmen dan tanggung jawab dari pencicil terhadap kreditur sehingga kredit macet akan merajalela.
- Akan terjadi banyak spekulan yg mengaku-aku butuh rumah, lalu mengambil cicilan yang harusnya menjadi jatah warga kecil. Begitu kemudian berhasil, rumah dijual kembali dengan harga mahal, sehingga program ini malah kehilangan sasarannya.
- Bila terjadi krisis ekonomi dan jutaan rumah gagal bayar, maka kolapslah Bank DKI dan Bank swasta sebagai pihak yang menanggung seluruh resiko. Dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadapa perekonomian secara nasional.
- Tidak akan ada bank yg mau melakukan program ini karena sangat beresiko. Jika program ini tetap dipaksakan utk dijalankan maka kemungkinan dampaknya bagi Bank DKI dan Bank swasta yg menjalankannya adalah adalah memicu naiknya NPL (Non-Performing Loan), CAR (Capital Adequacy Ratio) turun, dan NPA (Non-performing asset) naik.
- Karena sangat beresiko terhadap performance Bank dan perekonomian, maka BI dan OJK akan melarang program ini. Ini sesuai dengan Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016.

3. Pernyataan Anies soal DP 0 Rupiah, namun debitur harus menabung dulu selama 6 bulan utk DP tersebut, sama saja itu dengan proses KPR yg ada sekarang. Bahasanya saja dibolak-balik oleh Anies biar jadi mirip seperti sales property. Artinya program "Rumah tanpa DP" sebenarnya tdk ada, hanya merupakan program tipu-tipu dan pembohongan publik supaya dipilih di Pilkada saja.

4. Pernyataan Ketua Pemenangan Anies-Sandi soal "DP ditanggung Pemda", justru akan lebih berbahaya lagi karena:
- Pemda akan membutuhkan dana yg sangat besar sekali utk menyediakan DP sebesar 15% utk 15 juta pembeli rumah yaitu: 15% X Rp. 800 juta X 1 juta = Rp. 120 triliun. Padahal APBD DKI hanya Rp. 70 triliun per tahun dan subsidi ini juga tdk mungkin lagi dimasukkan ke pos anggaran yg ada.
- Program ini juga hanya akan menjadi lahan bagi para spekulan utk memperjualbelikan rumah-rumah yg ada sehingga tujuan menyediakan rumah bagi yg tdk punya rumah menjadi salah saasaran.
- Para spekulan dan pejabat Pemda juga akan bermain mata dan menjadikan program "DP ditanggung Pemda" tersebut menjadi bancakan.
- Orang-orang dari kalangan bergaji UMP tetap saja tdk akan mampu membayar cicilan yg masih tetapa sangat besar. Kredit macet dan gagal bayar pun merajalela.

5. Utk revisi Anies: Rumah murah yg dimaksud adalah “vertical housing” alias rumah susun. Harga 350 juta dicicil selama 20 tahun dgn membayar 2,3 juta per bulan. Tetap saja sangat memberatkan dan tdk realistis karena:
- DP 15 persen, dicicil 6 kali selama 6 bulan. Kalau harga rusun 350 juta, jadi bayar 2,3 juta rupiah perbulan sebanyak 6 kali sebagai cicilan DP. Hanya orang yg mempunyai gaji minimal 7,7 juta bisa membayar cicilan DP sebesar Rp.2,3 juta/bulan.
- Tdk ada dasar hukum memperbolehkan uang negara dipinjamkan sebagai talangan DP.
- Cicilan 2,3 juta rupiah harus bayar tiap bulan selama 20 tahun. Lama cicilan selama 20 tahun jelas melanggar aturan lama cicilan maksimum yaitu 15 tahun.
- Menurut para ahli keuangan, maksimal cicilan per bulan adalah 30%. Kalau bayar 2,3 juta rupiah per bulan, berarti gaji harus minimal 7,7 juta per bulan. Artinya orang yg berpenghasilan UMP, tdk bakalan bisa membeli rusun tersebut.
- Ketimbang tinggal di rusun dengan penghasilan 7,7 juta perbulan, pasti akan memilih cari rumah di pinggiran Jakarta seperti Bekasi, Depok dan daerah pinggiran lainnya..
- Dengan "service charge" (maintenance + kebersihan) di Rawa Bebek sebesar Rp. 300 rebu/ bulan, atau rusun Marunda 150 ribu/ bulan saja, masih banyak warga yg menunggak pembayaran. Apalagi bila dibebankan membayar cicilan Rp. 2,3 juta + service charge per bulan.

6. Untuk Revisi Anies: Tdk akan membangun rumah, hanya mengelola pembiayaan. Artinya Anies-Sandi tdk mempunyai program perumahan seperti yg digembar-gemborkan karena:
- Tetap saja, hanya masyarakat yg mempunyai gaji minimal Rp. 7,7 juta saja, yg bisa membayar cicilan DP dan cicilan kredit selama 20 tahun. Orang yg bergaji UMP dan pas-pasan ke laut saja.
- Developer tdk akan mau membangun rusun, bila tingkat resikonya sangat tinggi.
- Tanah yg diperlukan utk membangun berada dimana?

7. Untuk revisi Sandi: akan membangun rumah tanpa DP di sejumlah tanah negara. Terlihat program rumah tanpa DP dari Anies-Sandi semakin konyol dan gila karena:
- Sejak kapan tanah negara bisa diperjualbelikan? Kelihatan sekali Sandi tdk mengerti hukum, hanya semaunya saja.

8. Revisi lagi oleh Anies: Motor dan mobil tanpa DP boleh, kenapa rumah tanpa DP dilarang?
- Anies tidak paham bahwa pemerintah sekarang masih mewajibkan DP motor 15% dan DP mobil 25% dan bukannya 0%


Kesimpulan:
1. Program DP 0% atau DP 0 Rupiah adalah program khayalan tingkat tinggi mengingat harga tanah di Jakarta yg sangat mahal dan lahan kosong yg susah didapatkan utk membangun rumah Dan tdk akan mungkin berjalan karena sangat beresiko dan tdk realistis.
2. Anies tidak mengerti atau memang tidak tahu ada aturan yang mengatakan DP nol persen dilarang, lalu buru-buru diganti jadi nol Rupiah, lalu karena bingung, ditambah lagi dengan cicilan selama 6 bulan, dsn seterusnya.
3. Anies dan Sandi yg terlihat selalu konsisten utk inkosisten (mencla mencle), membuktikan bahwa Anies itu memang type orang yg tidak bisa dipercaya. Pantesan saja, Anies dipecat dari Menteri Pendidikan, selain karena tdk bisa bekerja ternyata asbun (asal bunyi) juga.
4. Style "Ngomong dulu pikir belakangan" sepertinya juga sudah bagian dari pola dirinya. Terbukti kasus rumah tanpa DP, isu reklamasi (yg penting stop dulu), isu vertical drainage, proses bergabung dgn mantan lawan. Jadi dalam mindsetnya yang penting heboh dulu, lebih tepat sebagai seorang salesman, bukanlah seorang Gubernur.
5. Apa yg telah diucapkan Anies, kemudian dibantah oleh Anies sendiri. Paling parahnya, ucapan Anies kemudian dibantah oleh Team Sukses dan cawagubnya sendiri. Jadilah saling membantah.
6. Penjelasan yg inkonsisten dan berubah-ubah terus menunjukkan bahwa Anies-Sandi memang tdk mempunyai program soal perumahan, hanya tipu-tipu saja.


Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...rumah.tanpa.dp
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ersen.dilarang
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ggung.dp.rumah

Note :

Quote:

Ada yang bilang ini Summary dibilang cuma kliping... Menurut agan semua? Kliping base on data bukan asal mangap lebih buruk kah dari pada yang asal mangap dengan narsum gaje?

By: snipertarget
https://www.kaskus.co.id/show_post/5...40e8b4567/27/-




Ada Bonus Brosur...

Nemu dari komentar agan agan kaskus...