Indonesia, Malaysia to Unite on Food Audit

Beranda
Komunitas
News
Berita Luar Negeri
Indonesia, Malaysia to Unite on Food Audit

TheSilverhand

06-09-2012 14:58

Indonesia, Malaysia to Unite on Food Audit

Indonesian and Malaysian government auditors plan to conduct parallel food security audits next year, a member of the archipelagos Supreme Audit Agency said on Tuesday.

The BPK and its Malaysian counterpart, the State Audit Office (JAN), have agreed to hold technical meetings in Malaysia next year to conduct the audits on food security, BPK member Ali Masykur Musa said after an exchange between the two institutions in Lombok, West Nusa Tenggara, on Tuesday.

The two earlier held a technical meeting for a parallel audit of the maritime and fishery sector.

We agreed that after the audit on the maritime and fishery sector, next year we will audit food security. Why are we doing it with Malaysia? Because our staple foods are the same rice and cassava, Ali said.

He added that since the government has a role to play in achieving food security, the audit will assess policies and trade in food.

Ali said the joint audit was important because the world faces a food crisis, with some food-supplying countries grappling with weather anomalies that disrupt output.

Indonesia, he said, is dealing with a scarcity of tofu and tempeh, as world supplies of soybean dwindle. And that is just for tofu and tempeh, which are not yet essential foods. If there is a shortage of rice, which is a staple food, then rice will hold the same position as oil and fuel. Rice is a commodity that is linked to security and war, Ali said, adding that the commodity will spark competition.

We do not want people to enter into conflict only because they are in dispute over rice. We do not want that in our life, and therefore we will begin to enter that territory next year, Ali added.

He said that unlike in some neighboring countries, where the government shares the risks in rice growing, food trading in Indonesia has been liberalized, meaning supply is now dominated by the private sector, causing prices to rise.

Therefore the state should manage the upstream sector, via Bulog, he said referring the state logistics agency.

He said that downstream, the Agriculture Ministry should guarantee food supply, and the state land registry should provide planting land.

If 27,000 hectares of productive land is converted for industries, then there should be a move to replace those agricultural lands, Ali said.

JAN deputy general Dato Haji Anwari bin Suri said that his institution agreed with BKN on food security.

However, Malaysia has already conducted an audit of food security and the result is scheduled to be presented to the Malaysian parliament later this year.

We want and are ready to share our experience with Indonesia, Anwari said.

He said that both countries needed to seek innovative ways to assure food resilience.

On Monday, Ali said the BPK was planning to audit the fishery and maritime sector, because the sector had never been audited despite being a large potential source of revenue for the state.

Indonesia is an archipelago of more than 17,000 islands and a coastline of more than 80,570 kilometers, but fisher sector exports reached a comparatively miserly $3.34 billion in 2011.

The maritime audit will investigate suspicious behaviors that are potentially depriving the state of revenue.

http://www.thejakartaglobe.com/news/...d-audit/542345

Spoiler for versi Indo:

BPK RI dan Malaysia Masuki Audit Food Security

Audit ketahanan pangan menjadi penting karena saat ini dunia dikejutkan dengan krisis pangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan masuk ke audit sektor ketahanan pangan (food security) pada tahun depan setelah sebelumnya menyelesaikan pertemuan teknis audit sektor kelautan dan perikanan dengan Malaysia.

Bersama dengan auditor Malaysia, Jabatan Audit Negara (JAN), BPK sepakat melakukan pertemuan teknis melaksanakan audit paralel food security, di Malaysia.

Hal itu menjadi salah satu hasil dari pertemuan teknis antara BPK dan JAN Malaysia di Lombok, NTB, sejak Minggu (2/9) lalu, dan berakhir hari ini, Selasa (4/9).

"Kita sepakat, setelah audit kelautan dan perikanan, tahun depan kita periksa food security. Kenapa dengan Malaysia? Karena makanan primer kita sama yakni beras dan singkong," kata anggota BPK, Ali Masykur Musa, di Lombok, NTB, hari ini.

Audit ketahanan pangan menjadi penting karena saat ini dunia dikejutkan dengan krisis pangan. Kekeringan yang melanda negara besar penyuplai utama pangan menjadi masalah bagi negara lainnya, seperti Indonesia yang belum lama ini kesulitantahu dan tempe akibat produsen utama kedelai, Amerika Serikat (AS), dilanda kekeringan.

"Padahal itu baru tahu dan tempe yang belum termasuk makanan utama. Kalau terjadi kelangkaan beras, sama saja dengan kehilangan minyak. Beras jadi komoditas yang berkait dengan security dan war," kata Ali Masykur.

Ranah audit BPK di bidang ketahanan pangan adalah melakukan pemeriksaan mulai dari kebijakan negara, suplai, hingga tata niaga pangan. Dalam konteks itu, BPK akan memakai perspektif negara harus hadir dalam masalah penyediaan pangan.

Dia mencontohkan di Vietnam, negara menanggung seluruh kebutuhan petani. Apabila petani merugi, maka 60 persen kerugian itu akan ditanggung negara.

"Maka petani di sana tak takut, hidup menjadi petani adalah mulia. Negara itupun tak takut kekurangan pangan," kata dia.

Sementara di Indonesia, masalah pangan diliberalisasi sedemikian rupa sehingga kehadiran negara sangat minim. Negara diganti dengan peran swasta yang cenderung berpraktik sebagai fee seeker.

Akibatnya harga bahan pangan sangat mahal, sementara kemampuan masyarakat untuk membeli sangat terbatas.

"Jadi di hulu seharusnya dikelola negara via Bulog. Sementara di hilir, Kementerian Pertanian harus menjamin pangan. BPN siapkan tanah. Kalau 27 ribu hektar lahan produktif digunakan untuk kepentingan industri, harus ada langkah penggantian lahan baru pertanian," tandasnya.

Deputy General JAN Malaysia, Dato' Haji Anwari Bin Suri, mengakui pihaknya memiliki cara pandang yang sama terkait ketahanan pangan.

Malaysia bahkan sudah lebih dulu melaksanakan audit food security, yang hasilnya akan disampaikan kepada parlemen Malaysia pada tahun ini. "Kita mau dan siap berbagi pengalaman dengan indonesia," kata Dato' Anwari.

Dia melanjutkan Indonesia dan Malaysia juga perlu mencari inovasi dan strategi di bidang ketahanan pangan. Contohnya, di Jepang, beras bahkan disimpan di lautan.

"Kalau ada bencana itu jadi reserve mereka. Kalaupun itu busuk, toh dimakan ikan yang juga akan dipanen nelayan mereka," tutur Dato' Anwari.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/69...-security.html

Siaran Resmi BPK :
http://www.bpk.go.id/web/?p=13406
http://www.bpk.go.id/web/?p=13423
==================================================================================================

Akur kan lebih asik.....
Ketahanan pangan emang masalah penting karena tanpa ketahanan pangan negara rawan goncangan... Apalagi Indonesia sebagai negara agraria dengan potensi perikanan yang tinggi nda sepantasnya bergantung pada impor bahan pangan...

Wew, BPK semakin eksis dan merambah ke audit kinerja...
Selamat bekerja para auditor negara....

1.9K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan