Pertama-tama ane ijin share ini ke forum The Lounge karena di dalam thread ini ada opini ane dan pingin nanyain tentang pendapat ente. OK Gan kita mulai aja.



Terkait adanya peraturan pemerintah yang muncul baru-baru ini, akhirnya presiden kita buka suara. Dalam rapat kabinet terbatas untuk membahas Ease of doing Business (EODB), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menteri untuk tidak lagi membuat peraturan yang justru bisa menimbulkan masalah baru.

Ini nih kata Pak Jokowi, "Saya masih melihat sekarang ini peraturan-peraturan, permen yang baru yang terus bermunculan, harusnya sudah tidak ada lagi permen yang baru yang semakin menambah persoalan dan mestinya regulasi itu stabil," ungkap Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Jokowi juga meminta adanya komunikasi yang baik kepada masyarakat, terutama kalangan dunia usaha agar tidak menimbulkan polemik.

Ane setuju banget nih sama permintaan Jokowi ini. Memang cara yang paling benar membuat keputusan adalah adanya komunikasi dua arah.

Menurut Jokowi lagi, "Kalau dibuat juga dengan konsultasi publik yang baik berkali-kali berbulan-bulan dan transparan sehingga jangan sampai tahu-tahu keluar mendadak keluar permen, kaget semua ramai semuanya," jelasnya.

Indonesia telah berhasil meraih peringkat 91 atas berbagai reformasi yang sudah dilakukan. Meskipun belum sampai pada target di peringkat 40. Jokowi pun mengapresiasi kinerja para menteri.

"Saat ini Indonesia sudah dikategorikan sebagai top reformer pada laporan EODB 2017. Namun kita perlu tunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan reformasi yang lebih cepat lagi dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi," paparnya.

Pemerintah, kata Jokowi harus bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan yang tersisa. Reformasi harus terjadi pada setiap lini agar tujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha bisa terealisasi.

"Saya juga minta seluruh pejabat yang menangani perbaikan EODB di masing-masing kementerian dan lembaga betul-betul memahami substansi perbaikan dan reformasi yang sedang kita lakukan," terangnya.

"Dan jika sudah siapkan langkah perbaikan lakukan penyebaran informasinya komunikasinya yang intensif dengan seluruh pelaku usaha sehingga mereka mengetahui apa yang sudah kita reform," tegas Jokowi.

Kalau menurut ane sih, sebelum permen-permen akan berlaku, harusnya ada peninjauan terlebih dahulu serta mendengar opini publik apakah ini bisa diterima masyarakat. Bisa juga dengan cara memberlakukan masa percobaa terlebih dahulu sebelum peraturan benar-benar berlaku.

Sebelumnya pernah ada permen yang disahkan menteri namun ditolak oleh Presiden, karena dapat membawa persoalan baru. Persoalan baru itu berdampak bagi pasar, pebisnis, dan masyarakat. Seperti permen yang mengharuskan adanya deposit 25 juta rupiah bila ingin ke luar negeri. Serta permen yang melarang adanya angkutan online yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Baru-baru ini ada permen yang bisa menyulitkan masyarakat dan pelaku jasa, yaitu Revisi PM 32 yang memberlakukan tarif atas/bawah dan mengharuskan pengemudi ber-STNK badan usaha. Dengan adanya tanggapan Pak Jokowi ini, ane sih mendukung banget ujaran beliau. Semoga perkataan Jokowi ini bisa memberikan solusi dan menyelesaikan masalah.

Makasih banyak Bapak Presiden Joko Widodo.

Ternyata enggak cuma ane yang mendukung pernyataan Pak Jokowi. Sejumlah pengguna Twitter juga menyuarakan rasa terima kasihnya atas pidato Pak Jokowi tersebut:





















Gimana menurut ente soal pernyataan Bapak Presiden kita?