Hari Terakhir Tax Amnesty, Antrean Membludak

Hari ini merupakan hari terakhir program tax amnesty atau pengampunan pajak. Artinya kurang dari 24 jam lagi, program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimilikinya selama sembilan bulan terakhir akan segera berakhir.

Berdasarkan pantauan detikFinance sejak jam 05.30 WIB di Kantor Pajak Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/3/2017), antrean telah membludak. Salah satu petugas keamanan di lokasi mengatakan, antrean telah terjadi sejak jam 02.00 WIB.

"Dari jam 2 pagi sudah mulai berdatangan," katanya kepada detikFinance saat ditemui di lokasi.

Antrean panjang seperti ini kata dia telah terjadi sejak hari Kamis (30/3) kemarin. Nomor antrean sendiri masih belum dibagikan hingga jam 06.20 WIB. Mayoritas masyarakat yang datang merupakan perwakilan yang membawa Surat Kuasa.

Setelah mendapat nomor antrean, WP akan dipanggil ke lantai dua untuk kemudian dipanggil ke dalam ruangan dan melaporkan hartanya.

Tidak kurang dari 400 orang telah mengantre di bangku di bawah tenda yang telah disediakan oleh Kantor Pajak. Bahkan karena sudah tidak mencukupinya bangku, antrean juga sampai keluar dari tenda. Hingga berita ini diturunkan, para WP terus berdatangan memenuhi area Kantor Pajak Pusat. (ang/ang)

Sumber: detik.com

Hari Terakhir "Tax Amnesty", Sri Mulyani akan Blusukan ke Kantor Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty akan berakhir pada Jumat (31/3/2017) hari ini. Di hari terakhir tax amnesty ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan memantau langsung dengan berkunjung ke kantor Pajak.

"Nanti kita lihat saja di beberapa kantor, kita tengok lihat pelaksanaan, karena tekanan terhadap sistemnya cukup banyak, karena ada SPT dan tax amnesty, jadi kita akan lihat bagaimana tim bekerja," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3/2017) kemarin.

Sri Mulyani belum mau menyebut kantor pajak mana yang akan ia kunjungi. Ia juga mengaku belum mengetahui apakah Presiden Joko Widodo akan ikut blusukan ke kantor pajak.

"Saya yang akan (lakukan kunjungan), tapi nanti lihat. Masa sidak (inspeksi mendadak) diberi tahu," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kamis (30/3/2017) pukul 19.00 WIB, atau sehari jelang penutupan program tax amnesty, angka pelaporan harta mencapai Rp 4.734 triliun.

Deklarasi harta di dalam negeri masih mendominasi dengan total Rp 3.557 triliun. Sisanya yaitu deklarasi harta di luar negeri Rp 1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 146 triliun.

Adapun jumlah uang tebusan mencapai Rp 113 triliun, pembayaran tunggakan Rp 13,8 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,27 triliun. Total uang yang masuk ke kas negara mencapai Rp 128 triliun.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mematok target Rp 165 triliun uang tebusan dari program tax amnesty tersebut hingga Maret 2017.

Sumber: kompas.com

Hari Terakhir, Layanan Tax Amnesty Buka 24 Jam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty, tanggal 31 Maret ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memaksimalkan sumber daya manusia dengan membuka layanan kepada wajib pajak hingga pukul 24.00 WIB, Jumat (31/3).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, dalam dua hari terakhir jumlah wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty terus bertambah, baik WP perorangan maupun badan.

"Kami memaksimalkan pelayanan sebaik mungkin, dan besok hari terakhir akan buka sampai pukul 24.00 WIB. Kami imbau semua wajib pajak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk ikut tax amnesty," tutur Hestu, Jakarta, Kamis (30/3).

Selain membuka pelayanan hingga tengah malam, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Jalan M. Ridwan Rais, Jakarta, juga melayani penyerahan surat pernyataan harta dari seluruh wilayah Indonesia.

"Ini kami maksimalkan seluruh pelayanan, hampir semua pegawai pajak bergerak mungkin 80 persen sampai 90 persen pegawai pajak bekerja," tutur Hestu.

Sebagai gambaran saja, sampai Kamis (30/3), mengutip data Ditjen Pajak Kemenkeu total dana repatriasi yang berhasil terkumpul sebesar Rp 146 triliun.

Jumlah dana repatriasi yang masuk ke perbankan ini diproyeksi bisa meningkatkan pertumbuhan DPK perbankan sebesar 9%-10% sampai akhir 2017. Hitungan LPS tanpa tax amnesty, DPK perbankan hanya akan tumbuh 6% sampai 7%.

Diproyeksi dana repatriasi yang masuk ke perbankan ini akan kembali keluar pada akhir kuartal-III 2017. Sebagai gambaran pada Januari 2017 DPK perbankan tumbuh 9,69% yoy menjadi Rp 4.619 triliun.

Sedangkan kredit pada Januari 2017 tercatat tumbuh 8,04% yoy menjadi Rp 4.138 triliun. Loan Deposit Ratio (LDR) perbankan pada satu bulan pertama 2017 tercatat 89,59%.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menyatakan, pemerintah berharap keikutsertaan masyarakat dalam amnesti pajak jauh lebih besar dari yang sudah ada sekarang. Sebab, ada sekitar 60 juta kepala keluarga yang semestinya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Namun yang tercatat saat ini hanya 36 juta WP. "Masih ada space untuk NPWP baru. Termasuk yang punya NPWP, tapi tidak pernah lapor untuk ikut amnesti pajak," katanya, Rabu (29/3).

Inilah sebabnya di periode terakhir amnesti pajak ini, fokus otoritas pajak adalah pada partisipasi peserta. Apalagi, WP dengan harta besar lebih memilih tarif yang paling rendah, yaitu pada tahap I dan tahap II. "Terbukti nilai di September jauh lebih besar dibanding sekarang," ujarnya.

Catatan Ditjen Pajak, WP peserta ammesti pajak yang terdaftar tahun 2015/2016 atau sebelum amnesti pajak adalah 28.201 WP.
Sebanyak 196.786 peserta amnesti merupakan WP yang selama ini tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sebanyak 635.845 peserta amnesti pajak selama ini melaporkan SPT, dan 16.709 peserta merupakan WP yang tidak membayar pajak.
Kendati demikian, beberapa bankir memproyeksi program pengampunan pajak bisa membantu likuiditas perbankan. Hal ini karena dana repatriasi yang masuk bisa mendorong DPK yang bisa meningkatkan likuiditas.

Dody Arifianto, Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS memproyeksi, pada 2017 ini LDR perbankan akan berada diangka 88% sampai 90%.

Glen Glenardi Direktur Utama Bank Bukopin mengakui program tax amnesty bisa menbantu likuiditas bank .
"Efek tax amnesty ke likuidtas lumayan baik, proyeksi LDR sekitar 80%," ujar Glen.

Bukopin mencatat sampai 27 Maret 2017, total dana repatriasi yang masuk sebesar Rp 1,68 triliun dengan deklarasi sebesar Rp 860 miliar.
Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan dan Treasury BTN mengatakan, sampai 24 Maret 2017 total dana repatriasi yang masuk sebesar Rp 652 miliar. Sedangkan uang tebusan yang masuk sebesar Rp 469,9 miliar.

"Dana deklarasi tax amnesty nasabah kami cukup besar yaitu Rp 22,7 triliun, diproyeksi sampai akhir Maret 2017 masih ada potensi repatriasi yang masuk sebesar Rp 227 miliar," ujar Iman.

Sumber: tribunnews.com