Jakarta - Pimpinan DPR Fahri Hamzah mengkritik cara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membangun Jakarta yang banyak menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dan dana kontribusi. Menurut Fahri, bahwa cara Ahok yang menggunakan dana nonbudgeter berbahaya.

Ahok angkat bicara soal kritikan Fahri. Dia mengaku tidak habis pikir mengapa Fahri bisa menganggap penggunaan dana CSR dan kontribusi dikategorikan berbahaya.

"Kalau pak Fahri Hamzah mau sumbang Kalijodo 1.000 RPTRA (ruang publik ramah anak) juga aku terima. Kapan dia (Fahri) mau nyumbang (untuk DKI)? Aku jamin enggak langgar aturan," kata Ahok di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat 31 Maret 2017.

Fahri mempermasalahkan CSR lantaran rawan disalahgunakan. Namun, Ahok menegaskan, selama tak ada peraturan yang dilanggar, Pemprov DKI sah-sah saja menerima CSR dari perusahaan swasta.

"Aku juga nggak ngerti ya, orang mau kasih barang kok dibilang bahaya ya. Bagaimana yang berbahaya," kata Ahok saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/3/2017).

Soal koordinasi ke DPRD DKI yang dipermasalahkan oleh Fahri, Ahok mengatakan bahwa dia tidak perlu melapor ke DPRD DKI terlebih dulu bila ada private sector yang ingin membantu pembangunan Jakarta. Menurutnya, pertanggungjawaban soal sumbangan dari private sector akan dilakukannya di pembukuan aset Pemda DKI.

"Nggak usah (koordinasi ke DPRD DKI). Kalau orang mau sumbang kita ambil, apa yang bahaya," ujar Ahok.

"(Pertanggungjawaban) Dicatat dalam pembukuan aset. Kan ada perjanjian antara yang nyumbang sama kita," imbuhnya.

Ahok mengatakan pertanggungjawaban penggunaan dana CSR dan kontribusi yang dicatat di pembukuan aset semua bisa diaudit. Akan ada audit berkala pula kepada aset daerah yang berasal dari dana CSR.

Menurut Ahok, selama sumbangan yang diterimanya bukan uang, dia tidak perlu berkoordinasi dengan DPRD DKI. Mantan Bupati Belitung Timur itu malah merasa lucu bila semua yang akan dikerjakan olehnya harus lapor pada DPRD DKI.

"(Semua bisa) Diaudit. Sekarang kalau orang mau nyumbang mesti tanya DPRD darimana dasarnya. Kan bukan nyumbang duit. Masa mau nyumbang mesti nanya DPRD semua. Jadi lucu juga kan," tutur Ahok.

Anggota Tim Sukses Ahok, Ace Hasan Syadzily, menyebut konsep pembangunan infrastruktur dari dana kontribusi tambahan tidak salah.

"Apa yang salah dengan pembiayaan yang berasal dari pihak swasta yang merupakan dana CSR dipergunakan untuk kepentingan rakyat? Selagi tidak melanggar UU Keuangan Daerah dan peraturan lainnya, saya kira tidak ada masalah," ujar Ace di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Dia juga menegaskan konsep yang diterapkan Ahok tidak dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi selama menjadi gubernur.

Ace menyebut kebijakan itu memberi banyak manfaat bagi warga Jakarta, seperti pembangunan RPTRA dari dana corporate social responsibility (CSR) dan simpang susun Semanggi yang datang dari dana kontribusi atau timbal balik dari perusahaan kepada Pemprov DKI.

"Misalnya, jika simpang susun Semanggi telah selesai, bukankah akan mengurangi kemacetan yang bersumber dari tersendatnya Semanggi itu? Bukankah RPTRA itu bermanfaat bagi rakyat Jakarta, yang pembiayaan bersumber dari pihak swasta?" jelasnya.

"Yang terpenting sesungguhnya dana dari pihak swasta itu disampaikan kepada publik secara transparan dan terbuka serta melibatkan pihak appraisal yang kredibel dan independen untuk menilai apakah proyek tersebut sesuai dengan dana yang diberikan pihak swasta tersebut," imbuh Ace.

"Jika dana hibah dimasukkan ke APBD, proses penggunaan dananya diharuskan melalui mekanisme yang lebih rumit dengan melibatkan berbagai pihak. Proses seperti inilah yang dinilai Pak Ahok memakan waktu yang lama dan rumit," kata Ace menanggapi Fahri.

Politikus Partai Golkar itu merasa bingung dengan pihak yang mempermasalahkan persoalan mekanisme. Padahal, menurut Ace, kebijakan diambil Ahok untuk warga Jakarta.

"Saya setuju dengan Pak Ahok, selagi tidak melanggar peraturan, namun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, kenapa harus dipersoalkan?" ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengkritik konsep Ahok soal pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber di luar APBD. Fahri menyebut dana kontribusi yang dikenakan Pemprov DKI kepada pengembang itu sebagai dana nonbudgeter.

"Baru nonton debat #PilgubDKI (Mata Najwa) di tengah kemacetan jalan tadi. Wah bahaya konsep Basuki soal pembiayaan #NonBudgeter," kata Fahri melalui akun Twitternya, @fahrihamzah, yang dikutip detikcom, Kamis (30/3).

"Bahaya cara berpikirnya (Ahok)," ujar Fahri saat dihubungi detikcom.

Menurut dia, Ahok tidak paham bahwa pembiayaan atau anggaran belanja untuk publik tidak mengenal sumber pembiayaan non-APBD atau APBN. Dia mengaku bisa menyebutkan pasal demi pasal yang dilanggar Ahok terkait dengan penggunaan dana nonbudgeter tersebut.

"Bui dan pasal berlapis menanti jika secara sepihak Anda bangun infrastruktur publik gunakan dana korporasi (perusahaan), tanpa pembahasan di DPRD," ucap Fahri.

https://news.detik.com/berita/346178...ibilang-bahaya