Jakarta - Mengenai adanya janji pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Down payment (DP) atau uang muka nol persen untuk hunian layak huni yang dicetuskan pasangan calon (paslon) nomor tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menurut Djarot sangat sulit dilakukan di Jakarta.

Ia dengan tegas menyatakan KJP dan DP rumah nol persen tidak mungkin dilaksanakan. Pernyataan ini diucapkannya karena paslon nomor dua, calon gubernur dan wakil gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat tidak mau memberikan janji yang tidak realistis atau "angin surga" buat warga Jakarta.

"Kita tidak bisa memberi 'angin surga'. Saya sampaikan ke Pak Basuki, katanya jangan karena Pilkada kita berbohong. Sampaikan saja apa adanya," kata Djarot di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (30/3).

Seperti rencana Anies-Sandi yang ingin penggunaan dana KJP Plus dapat dipakai secara tunai. Hal ini berbeda dengan KJP yang telah diterapkan Ahok-Djarot selama ini, yaitu penggunaan dana KJP tidak bisa tunai melainkan non tunai atau digesek melalui mesin kartu.

"Ya silakan saja (tunai). KJP itu fungsinya mendidik seperti anak-anak kita mau sekolah, tertib sekolah, rajin sekolah. Kemudian yang kedua tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu tidak boleh ditarik tunai," ujarnya.

Kalau non tunai, lanjutnya, penggunaan dana bisa diketahui untuk membeli apa saja. Apakah itu digunakan untuk membeli kacamata, telor, atau daging. Tapi kalau tunai, tidak diketahui penggunaan dananya sehingga pada saat diminta pertanggungjawaban sangat sulit karena tidak ada data yang terekam.

"Kalau tunai kan tidak diketahui. Kan tidak mungkin kita monitor, ada 530.000 siswa, bagaimana memantau kalau kita menggunakan tunai," terang.

Selanjutnya, ia menegaskan siswa yang tidak sekolah tidak akan mendapatkan KJP. Sementara KJP Plus juga akan diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah.

Menurutnya, Pemprov DKI lebih suka mendorong anak-anak putus sekolah untuk sekolah kembali. Mereka bisa ikut kursus keterampilan atau sekolah kejar paket. Ketika mereka masuk kursus atau sekolah kejar paket yang diselenggarakan Pemprov, maka bagi siswa yang tidak mampu akan diberikan KJP.

"Itu kita lakukan untuk mendidik. Sekali lagi kita tidak bisa memberikan 'angin surga'," paparnya.

Begitu juga dengan Program DP rumah nol persen, mantan Wali Kota Blitar menilai Program tersebut terlalu melangit. Dengan kata lain sangat sulit dilaksanakan di Jakarta.

"Bukan saya enggak setuju dengan DP rumah nol persen. Senang banget kalau bisa dilaksanakan terutama untuk saudara-saudara kita yang mengontrak. Kalau bisa digunakan lahan Pemprov, kita lihat bisa enggak. Ini yang kita sampaikan supaya masyarakat bisa menilai. Mana program yang bisa dilaksanakan bukan hanya mengarang," ungkapnya.

http://www.beritasatu.com/megapolita...a-jakarta.html