Presiden Joko Widodo (kanan) ketika bertemu dengan Presiden Republik Perancis, Francois Hollande (kiri), di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3).
Prancis menjanjikan investasi senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat bagi Indonesia serta merekatkan hubungan dengan negeri ini setelah Presiden Prancis, Francois Hollande, berkunjung, Rabu (29/3).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun menyambut komitmen para penanam modal Prancis untuk mendongkrak keterlibatan dalam sektor energi, infrastruktur, dan ritel.

"Baru saja saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Hollande dan kami sepakat untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam meningkatkan hubungan baik," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama Hollande usai menyaksikan penandatanganan kerja sama bilateral kedua negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3) siang, dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Kedua kepala negara menyaksikan penekenan lima nota kesepahaman mencakup urusan pertahanan, pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, riset, teknologi, dan pariwisata.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Presiden Hollande juga sepakat memantapkan kerja sama di bidang maritim, perikanan, dan industri kreatif seperti film dan fashion.

"Kesamaan kemandirian di bidang pertahanan mendorong Prancis dan Indonesia melakukan kerja sama di bidang pertahanan. Prancis menerima baik pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Di mana melalui perundingan, konflik bisa diselesaikan," ujar Hollande.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia pun telah menandatangani surat pernyataan kehendak (letter of intent) untuk membeli pesawat militer bermesin empat produksi Airbus berjenis A400M.

Dilansir kantor berita Reuters, mengutip Kepala Divisi Pesawat Militer Airbus, Fernando Alonso, pesawat dimaksud bakal menyunggit kinerja satuan pengangkutan TNI Angkatan Udara.

Presiden Jokowi pun menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Perancis yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Ia menegaskan, isu sustainability bagi kelapa sawit merupakan prioritas bagi Indonesia.

"Indonesia menyampaikan usulan agar pola kerja sama yang sudah terjalin untuk produk kayu juga dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit Indonesia," ujar Presiden Jokowi.

Selain kerja sama bilateral, menurut Presiden, Indonesia dan Prancis melakukan kerja sama yang sangat erat di berbagai isu internasional, antara lain isu kemerdekaan Palestina, pasukan perdamaian dunia, dan perlawanan terhadap ekstremisme dan terorisme.

"Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep two-state solution" atau solusi dua negara, ujar Presiden Jokowi.

Hollande menyempatkan diri untuk menyinggung kebhinnekaan dan toleransi di Indonesia. Dalam hematnya, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia sanggup menjaga kedua nilai itu dengan baik.

"Indonesia memang adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan kita tahu bahwa Indonesia mampu mengamankan patokan kebinekaan yang bersifat toleran dan harus menjadi ilham bagi kami," kata Hollande seperti ditulis detikcom, Rabu (29/3).

Menurutnya, meski Prancis menerapkan model kebangsaan berbeda, inti nilai yang diangkut tetap sama.

Dalam kaitan dengan kunjungan kenegaraan ini, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan kedatangan Hollande itu merupakan momen bersejarah karena menandai lawatan pertama Presiden Prancis sejak 1986.

"Kunjungan kenegaraan ini cukup historis. Terakhir Presiden Prancis berkunjung ke Indonesia sekitar 30 tahun lalu," ujar dikutip Kompas.com, Kamis (23/3).

Indonesia menjadi tempat perhentian terakhir Hollande dalam kunjungannya ke tiga negara Asia yang bermula pada Minggu (26/3). Sebelum menjejakkan kaki di Jakarta, dia sudah menyambangi Singapura dan Malaysia.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...cis-dan-jokowi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Janji Sandiaga yang sulit terwujud

- Sidang Ahok, menelisik kasus Al Maidah dari sisi hukum, linguistik dan psikologi

- Ribuan korban tragedi 1965 tak punya akses layanan kesehatan