KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar masyarakat memisahkan agama dan politik.

Menurut Yusril, pernyataan Jokowi tersebut tak punya nilai sejarah dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Dalam membangun bangsa dan negara yang masih banyak ditandai dengan perilaku korup para pemimpin dan politisinya, maka memperkuat etik keagamaan dalam berpolitik, justru menjadi sangat penting,” kata Yusril dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Yusril melanjutkan, debat hubungan agama dengan negara menjadi topik hangat dalam sidang BPUPKI ketika bapak bangsa merumuskan falsafah bernegara hingga berujung dengan kompromi, baik melalui Piagam Jakarta 22 Juni maupun kompromi tanggal 18 Agustus 1945 yang melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara.

Debat kembali berulang dalam sidang konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sekali lagi berupaya mencari jalan tengah, jalan kompromi yang dapat diterima oleh semua golongan.

Dekrit kembali ke UUD 45 akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955, termasuk oleh Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai “sebuah kenyataan” meski konstituen partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

“Jalan tengah yang bersifat kompromistis ini tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan pemisahan politik dengan agama seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi,” kata Yusril.

Yusril melanjutkan, Dr Notohamidjojo, seorang pemimpin Partai Kristen Indonesia di masa lalu, menulis dalam bukunya “Iman Kristen dan Politik” yang mengatakan bahwa tidaklah mungkin agama Kristen dipisahkan dengan politik. Sementara, Prof Zainal Abidin Ahmad, seorang tokoh Masyumi juga menuliskan pandangannya tentang kaitan agama dan politik dalam bukunya ‘Membentuk Negara Islam’.

“Ajaran Kristen, kata Dr Notohamidjojo, ada di dalam otak dan hati pemeluk Kristen, dan keyakinan itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi sikap dan perilaku politik tiap pemeluk Kristen. Begitu juga dengan agama Islam,” kata Yusril.

“Jadi hanya orang yang otak dan hatinya sekuler yang menganggap agama itu perkara sampingan sehingga bisa memisahkan agama dengan politik,” tambahnya.

Yusril pun mengingatkan soal banyaknya perilaku korup para pemimpin dan politikus karena mereka memisahkan antara agama dengan politik atau kepentingannya.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jokowi mengakui masih ada gesekan kecil yang terjadi saat pemilihan kepala daerah.

Hal ini tak terlepas dari persoalan suku hingga agama. Ia pun menegaskan persoalan politik dan agama harus dipisah, tidak boleh disatukan.