Cagub DKI Basuki T Purnama ( Ahok) dan Anies Baswedan bertarung gagasan dalam program televisi Mata Najwa di Metro TV. Salah satu yang dibahas adalah tentang program rumah murah untuk rakyat Jakarta.

Ahok mengkritisi tentang program down payment (DP) nol rupiah yang digagas oleh Anies Baswedan. Ahok menilai, tidak mungkin ada DP nol rupiah karena terbentur aturan perbankan. Terlebih, dia juga mengkritisi data Anies Baswedan yang bilang ada harga rumah Rp 350 juta di Jakarta.

Menurut Ahok, tidak mungkin pemerintah membayar Rp 350 triliun hanya untuk memberikan rumah kepada warga. Data Rp 350 T dari pernyataan Anies yang menyebut ada 1 juta warga DKI tak punya rumah dikali dengan harga rumah Rp 350 juta.

"Tidak mungkin Pemda bayar Rp 350 triliun,"kata Ahok di Metro TV, Senin (27/3).

Ahok sendiri punya program khusus buat rumah tinggal bagi warga Jakarta. Bagi yang penghasilan Rp 3 juta tinggal di Rusun, penghasilan Rp 7 juta tinggal di kos, sementara Rp 10 juta tinggal di rumah.

"Kita subsidi seumur hidup (tinggal di rusun)," kata Ahok.

Anies pun menjawab dengan santai. Soal aturan, bisa dibicarakan dengan pihak perbankan. Dia yakin, aturan DP nol rupiah bisa direalisasikan. Dia pun meluruskan, bahwa data Ahok Rp 350 T tidak benar, menurut dia, yang dibantu Pemda hanya soal DP saja, bukan belikan rumah kepada warga.

"Tapi DP-nya," kata Anies.

Ahok pun kesal, dikritisi Anies tentang pembebasan pembayaran BPHTB dan PBB. Ahok menegaskan program itu bukan baru dilakukan, tapi sejak satu tahun lalu.

Ahok berharap, Anies tak menggunakan janji yang tidak mungkin direalisasikan hanya demi Pilgub DKI.

"Saat itu Pak Anies belum punya niat jadi gubernur, masih jadi menteri," serang Ahok.

Anies lagi-lagi menjawab santai. Ini merupakan karakter Ahok yang tak putus asa tak memberikan solusi bagi warganya.

"Tipe yang putus asa, tidak perlu nyerang pribadi, tidak perlu emosi Pak Ahok," jawab Anies.

sumber

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah.

Dalam debat di salah televisi swasta, Senin (27/3/2017) malam, Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.

"Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan,"kata Anies.

Sampai saat ini, beberapa pihak baik pemerintah maupun swasta masih menganggap gagasan tersebut kontroversial.

Mantan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama BTN Maurin Sitorus menyatakan hal itu hampir tidak mungkin dilaksanakan.

Menurut Maurin, uang muka itu merupakan hal yang diperlukan dalam urusan pembiayaan atau pembelian rumah.

Uang muka diperlukan sebagai kepemilikan dan tanggung jawab debitur atas kredit pemilikan rumah (KPR).

Semakin tinggi uang muka, maka semakin kecil KPR tersebut bermasalah atau macet.

"Uang muka 0, kemungkinan KPR bermasalah akan tinggi dan tentu hal tersebut tidak baik bagi bank pemberi KPR dan juga terhadap perekonomian nasional," imbuh Maurin.

Sedangkan Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio menilai, program tersebut bisa saja dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan (subsidi) sangat besar.

"Mungkin saja kalau pemprov mau menalangi ke developer tapi sekarang permasalahannya untuk di Jakarta ini sudah tidak memungkinkan bangun landed house lagi," jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, KompasProperti menghitung kebutuhan dana yang mesti dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk perumahan dengan program DP 0 persen tersebut.

Saat ini, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, backlog atau kekurangan rumah di Jakarta mencapai 1,3 juta unit (rumah tangga).

Itu artinya, jika dipukul rata DP rumah adalah Rp 52 juta seperti disebut Anies, maka alokasi APBD yang harus digelontorkan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 67,6 triliun.

Sebagai informasi, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang telah disahkan mencapai Rp 70,191 triliun. Ini artinya nyaris 96,5 persen APBD DKI Jakarta terserap untuk DP Rumah.

sumber