Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lama menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance). Itu sebabnya, calon gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengerti dengan pernyataan calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan yang menyebut pemerintahan Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok selama ini belum menerapkan keterbukaan.

"Maksud open governance itu apa? Open governance akan menghasilkan partisipasi publik, tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan semua," ujar Ahok di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Ahok menambahkan berkat open governance yang dilakukan pemerintah selama ini, publik sekarang menjadi tahu semua anggaran, termasuk kasus pengadaan alat uninterruptible power supply pada APBD DKI tahun 2014.

"Kita bisa tahu ada korupsi UPS karena ada e-budgeting. E-budgeting partisipasi darimana? Dari e-musrenbang," kata Ahok.

Ahok menambahkan pemerintah Jakarta juga menerapkan Qlue. Qlue merupakan aplikasi yang dibuat pemerintah untuk dijadikan sebagai sarana pengaduan masyarakat.

"Kita kurang open governance apa lagi? saking supaya open governance bermanfaat kita wajibkan transaksi itu non tunai, arah uangnya dari mana ke mana, jelas sekali. Aku juga nggak ngerti dia bilang open governance kita tuh," kata Ahok.

Itu sebabnya, Ahok tidak mengerti kenapa masih disebut pemerintah Jakarta tidak melibatkan masyarakat untuk mengawasi pembangunan.

"Kalau nggak libatkan masyarakat gimana e-musrenbang itu? (Usulan) dari masyarakat 29.000 lebih data masuk, bahkan kita bangun RPTRA libatkan masyarakat," kata dia.

http://www.suara.com/news/2017/03/27...l-e-governance

"Kita kurang open governance apa lagi?saking supaya open governance bermanfaat kita wajibkan transaksi itu non tunai, arah uangnya dari mana ke mana, jelas sekali. Aku juga nggak ngerti dia bilang open governance kita tuh," kata Ahok.