Morotai - Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia sama dengan di Jawa. Setelah Papua menikmati ini, masyarakat di pulau terluar juga demikian.

Terakhir, harga BBM di pulau terluar Maluku Utara, yaitu Pulau Morotai sama dengan di Jawa.

Pertamina Marketing Operation Region 8 Maluku Papua meresmikan Lembaga Penyalur SPBU dengan Tipe Kompak di Desa Kenari Barebare Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai.

"Sesuai dengan Roadmap Program Nusantara Satu Harga BBM , Pertamina berkomitmen untuk terus menambah Lembaga Penyalur di wilayah Maluku, Maluku utara, Papua dan Papua Barat. Alhamdulillah Puji Tuhan pada hari ini Morotai sebagai Pulau terluar di ujung Maluku Utara akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa, " ujar General Manager Pertmanina MOR 8 Maluku Papua, Made Adi Putra, saat peresmian Lembaga Penyalur SPBU dengan Tipe Kompak di Desa Kenari Barebare Kecamatan Morotai Utara, Kamis (23/3/2017).

Made mengatakan, keberadaan lembaga penyalur SPBU ini tidak lepas berkat dukungan Pemda, Disperindagkop, Kepolisian dan TNI, serta pemangku kepentingan terkait.

Sebelumnya, kata Made, warga di Morotai membeli BBM cukup mahal. Premium dijual pada kisaran Rp 8.000 – Rp 15.000/liter , sementara Solar pada kisaran Rp 7.000–Rp 18.000/liter.

Pertamina terus melakukan progres pemetaan di 148 kabupaten yang telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran BBM Satu Harga. "Hasil pemetaan untuk wilayah Maluku Utara, akan ada 6 Kabupaten lainnya yang akan segera dihadirkan lembaga penyalur di antaranya Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu," jelas Made.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina, Afandi, menuturkan upaya Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di beberapa wilayah sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016, tanggal 10 November 2016 Perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017.

Berdasarkan peraturan tersebut, keluar SK Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 yang mengatur 148 Kabupaten sebagai lokasi pendistribusian BBM satu harga secara bertahap dari tahun 2017–2020.

Afandi menambahkan, proses pemetaan hingga terealisasinya BBM Satu Harga di suatu wilayah memerlukan waktu, karena setelah lokasi ditetapkan, Pertamina juga harus melakukan survei transportasi BBM, proaktif menggandeng investor lokal, pembangunan inftrastruktur hingga akhirnya APMS (Agen Premium Minyak dan Solar) di wilayah yang menjadi sasaran BBM Satu Harga beroperasi.

Sehari sebelumnya BPH Migas didampingi Pertamina melakukan Sosialisasi Pengawasan Implementasi Kebijakan BBM 1 Harga di Ternate kepada Perwakilan Pemda se-Maluku dan Maluku Utara. (wdl/wdl)