Tangkapan layar aplikasi Tamasya Al Maidah di Google Play. Aplikasi ini sudah punya nilai 3,8 dari angka maksimal 5, berdasar pada penilaian 1.800 responden, Senin (20/3).
Gerakan Tamasya Al Maidah menjadi sorotan media dan percakapan khalayak internet selama beberapa hari terakhir.

Gerakan itu mengajak umat Islam dari berbagai daerah untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI (19 April 2017).

Acara tamasya ini disebut pula sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam. Istilah itu merujuk pada aksi massa yang menuntut penangkapan calon gubernur DKI, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama--imbas perkataan Ahok ihwal surat Al Maidah ayat 51

Aksi Bela Islam telah berlangsung dalam beberapa gelombang sejak November 2016 di bawah komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Adapun Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera, membenarkan kaitan antara Tamasya Al Maidah dan GNPF MUI.

Pun, menurut Kapitra, Tamasya Al Maidah bertujuan menyukseskan Pilkada DKI. Bukan sebaliknya. "Kami dari GNPF MUI ingin agar Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan dengan damai dan tertib. Mengapa namanya Tamasya Al-Maidah, karena spirit-nya kan dari 212 yang memperjuangkan Al-Maidah 51," kata dia, dikutip detikcom (15/3).

Kapitra mengklaim, sudah ada 800 ribu umat Islam dari berbagai daerah yang mendaftar dalam gerakan Tamasya Al Maidah. Konon, para peserta itu siap mengawasi TPS.

Pendaftaran diterima melalui aplikasi "Tamasya Almaidah" yang tersedia di Google Play (Android). Beberapa hari terakhir, aplikasi itu juga gencar dipromosikan di media sosial.

Merujuk poster yang tersebar di media sosial, pada hari-H seluruh peserta tamasya wajib memakai "kemeja putih dan songkok hitam" untuk lelaki, atau mengenakan "gamis dan jilbab warna gelap" bagi perempuan.

Kostum itu juga dilengkapi stiker bertuliskan "Saatnya Ummat Memilih"--sesuai slogan aksi.

Di sisi lain, gerakan ini juga mendapat respons negatif di media sosial.

Sejumlah pengguna Twitter melihat acara tamasya itu sebagai bentuk intimidasi, yang bisa memengaruhi pilihan warga. Ada pula yang melihatnya sebagai usaha untuk terus meniupkan isu agama dalam Pilkada DKI.

Alhasil, kalimat-kalimat tak bersepakat atas tamasya itu menyebar di media sosial.
Mau pake tamasya al maidah 51 lah,mau pake jawara silat lah buat intimidasi TPS.Udahlah,jangan nambah2in sampah di DKI.Kasihan pasukan oren.
— Doli Panjaitan (@MijnheerDoli) March 15, 2017 Tamasya al maidah itu apalah blg aja pengeraham massa ke TPS pas pilkada, bawa2 ayat bawa2 massa dr luar jkt jg!!
— Yulia Yana (@Yuliaa007) March 18, 2017 Intimidasi TPS pake dalih tamasya agama. Mirip2 Orba ya.
— Fathur Pamungkas (@fathurpamungkas) March 16, 2017 Aneh, tamasya kok ke TPS? Ini maksudnya intimidasi agar tidak pilih Ahok, maennya makin kasar nih ckckck [URL="https://S E N S O RXU4UWmY0FC"]https://S E N S O RXU4UWmY0FC[/URL]
— asun #JNWA (@asundamai) March 15, 2017 @TolakBigotRI @Takviri tamasya ke ancol,tmii,safari dll.Koq malah ke TPS,itu bener2 kurang tamasya nama nya.Bilang aja mau intimidasi.
— Hery Yanto (@Hery091068) March 15, 2017
Calon wakil gubernur DKI pendamping Ahok, Djarot Saiful Hidayat, mengaku tertawa saat pertama kali mendengar rencana gerakan Tamasya Al Maidah. Djarot berpandangan, tak perlu ada pengerahan massa ke TPS, bahkan bila memakai dalih menjadi saksi.

Pasalnya, sudah banyak saksi yang mengawal proses pemungutan suara, mulai dari perwakilan tiap pasangan calon, petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), hingga saksi dari pemerintah.

"Saksinya sudah banyak, enggak perlu undang (warga) seluruh Indonesia, apalagi pakai (alasan menegakkan) Al-Maidah. Ketawa sendiri saya, lucu," kata Djarot, dikutip Kompas.com (18/3).
Imbauan Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengaku tak bisa melarang upaya pengerahan massa ini, sebab pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada memang berlangsung terbuka.

"Kami juga tidak bisa melarang siapa pun untuk datang. Kalau mau datang, silakan saja, tetapi ada KPPS dan petugas keamanan," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, dilansir [I]


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nsi-intimidasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Aturan saldo Rp25 juta dalam pembuatan paspor baru dicabut

- Tiga syarat NasDem dan tujuh alasan Ridwan Kamil

- Jokowi beri lampu hijau untuk proyek listrik mangkrak