JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno diserang kampanye hitam atau black campaign. Kali ini, beredar foto yang memperlihatkan surat kontrak berjudul ‘Akad Alittifaq’ bertandatangan palsu yang menyatakan Anies-Sandi akan menggunakan syariat Islam di Jakarta.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyayangkan adanya kampanye hitam seperti ini, apalagi menyerang Anies-Sandi sebagai pasangan calon yang diusung partainya. Menurut Hidayat, fitnah-fitnah seperti ini telah mencemari azas demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta.


"Jadi, inilah salah satu bukti paling anyar bagaimana Pilgub DKI telah dicemari dengan limbah fitnah alias hoax," ucap Hidayat saat dihubungi Okezone, Minggu (19/3/2017).

"Perilaku seperti ini bisa terjadi ketika prinsip penghormatan kepada agama dan tokoh agama diabaikan, malah penistaan agama dan permalukan tokoh agama dibiarkan tanpa penghukuman," ujarnya.

Akibat adanya fitnah-fitnah seperti itu, Wakil Ketua MPR itu menyebut paham machiavellisme akan merajalela. Paham tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan demi pemerintahan dan negara adalah sah dan baik untuk dilakukan.

"Akibatnya machiavelisme merajalela, dan fitnah yang kasar pun dilakukan juga seperti palsukan tandatangan Pak Anis dan Pak Sandi dalam apa yang disebut 'Aqad Ittifaq' itu," tukasnya.

Sebelumnya, sebuah foto berisi kontrak politik yang diteken Anies-Sandi menjadi viral sejak Sabtu 18 Maret 2017 sore. Dalam kontrak politik itu, Anies-Sandi menandatangani kontrak politik untuk menjalankan syariat Islam jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Saya Anies Baswedan dan saya Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam dan mendengarkan nasihat para mufassir dan ulama," begitu tulisan kontrak politik yang beredar.

Kontrak politik itu ditandatangani pada 7 Februari 2017 dan diteken Anies-Sandi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Anies sendiri telah menegaskan, bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu. "Tanda tangan saya tidak seperti itu," ujarnya beberapa waktu lalu.

oke cot

Cow Protocol