Bedah Dakwaan e-KTP: Rp 80 Juta Demi ‘Wajar Tanpa Pengecualian'

Kasus mega korupsi e-KTP menyerat banyak nama besar dan lembaga negara. Salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam berkas dakwaan yang diterima kumparan, disebutkan salah satu terdakwa, Sugiharto memberikan uang Rp 80 juta untuk auditor BPK bernama Wulung.
Uang tersebut diberikan agar BPK memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian (WPT) bagi laporan audit keuangan Ditjen Dukcapil.

“WULUNG selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010,”
Kala itu Sugiharto menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pemberian uang dilakukan di antara November- Desember 2012. Belum ada tanggapan dari BPK terkait masalah ini.

Dikutip dari situs bpk.go.id BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain BPK, dalam berkas dakwaan itu juga tertulis Sugiharto memberikan sejumlah uang kepada staf di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Sekretariat Komisi II DPR. Uang itu terkait dengan pengusulan dan pembahasan tambahan anggaran penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2013.

Berikut rinciannya seperti tertulis dalam berkas dakwaan:

WULUNG selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010.

Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa ll (Sugiharto) melalui Dwi SATUTI LILIK sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

ANI MIRYANTI selaku Koordinator Wilayah (Korwil) sosialisasi dan supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada 5 (lima) orang Korwil masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

HERU BASUKI selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

ASNIVARTI selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui WisNu WIBowo dan SUPARMANTO sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
WISNU WIBOWO selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

HUSNI HMI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

RUDDY INDRATO RADEN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

JUNAIDI selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

DIDIK SUPRIYANTO selaku staf pada Setditien Dukcapil sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

BISTOK SIMBOLON selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Terdakwa I
(Irman).
https://kumparan.com/salmah-muslimah...a-pengecualian

Nasbung masih pada ingat, bagaimana serangan lu2 terhadap Ahok saat berseteru dengan Ketua BPK? BPK dianggap sebagai Lembaga sangat sangat terhormat, lembaga super body yang umurnya sama dengan umur republik ini. Lembaga yang gak boleh disentuh hukum, yang dianggap berisi malaikat2 yang suci dan bersih tanpa cela.
Sekarang? Udah melekkah mata nasbung? Atau masih katarak? Atau masih sangat bangga dengan julukan bani dengkulers?. Nampaknya lu2 sangat menikmati sekali peran lu semua sebagai kaum hina yang bodoh tapi nyolot.

Ngomong2, kemarin ada tuh Cagub yang ngasih janji pada warga DKI jakarta bahwa Pemprov DKI Jakarta ditangan dia bakalan dapat WTP dari BPK. Ya elaaaaaaaaaa... Mau dapet WTP dari BPK ternyata cuma bayar 80 jeti koq dijadiin bahan kampanye.

Ada juga tuh Cawagub yang nuduh Ahok kampanye senyap katanya mungkin ketemu dengan investor2 dan penyandang dana. Nyatanya die sendiri yang ketemu dengan 12 investor.

Ini yang lebih lucu, nampaknya pepatah : Musuh dari Musuhku adalah Temanku. Ini berlaku banget bagi Rizieq. Rizieq dulu bilang HT itu babi haram yang wajib dibunuh. Anies-Uno ternyata bersekutu dengan HT, sementara HT memang sangat benci dengan Ahok. Dan Rizieq yang kebetulan bencinya sama Ahok sampai ubun2nya menyala api ngedukung Anies-Uno. Klop sudah. Persekutuan terlarang yang mengesampingkan Surat Al-Maidah ayat 51 pun terjadi. Manusia yang dianggap babi haram mengapit Anies-Uno berbarengan dengan pemburu babi.

Masih kurang? Ada lagi yang terbaru. Seorang cagub yang selalu meninggikan karakternya duduk 1 meja bersama manusia pembunuh karakter dan manusia pembunuh Hakim Agung. WTF?

Ah, politik memang lucu. Selucu nasbung2 laknat yang selalu saja bangga dengan kebodohan yang doyan lempar fitnah sembunyi bacot, yang bodoh tapi nyolot, yang bilang pembela agama tapi memelintirkan penggalan ayat suci Al-Qur'an, yang menganggap mematikan id adalah pertaruhan judi, yang masih bisa nyerang Ahok dengan sebutan kafir sementara dia sendiri murtad, dan lain-lain.

Jadi, masih mau kampanye dapat WTP dari BPK? Nenek lo!!!!