Quote:
Pengurusan jenazah almarhumah Siti Rohbaniyah (80), warga Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Pasalnya, pengurusan jenazah nenek Rohbaniyah dibarengi dengan penandatanganan surat pernyataan memilih paslon muslim di pilkada putaran kedua yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga almarhumah.
Surat pernyataan tersebut berawal saat menantu almarhumah, Yoyo Sudaryo diminta untuk mengeluarkan kartu tanda penduduk (KTP) yang diminta oleh ketua RT Mamun Achyar.
“Setelah nunggu satu jam, Pak RT datang dan awalnya minta KTP saya. Saya nggak tahu buat apa, setelah itu KTP-nya dikasih lagi dan saya kantongi. Nungguin lagi nih,” kata Yoyo kepada Kriminalitas.com, Selasa (15/3/2017).
Setelah melihat isi KTP Yoyo, ketua RT lantas pergi sekitar 5-10 menit. Setelah beberapa saat, ia kembali ke rumah duka dengan membawa sepucuk surat yang diberikan kepada Yoyo.
“Setelah menunggu, akhirnya Pak RT datang dan sodorkan surat yang harus saya tanda tangani. Saya tanya ‘apaan nih Pak RT?’, lalu katanya suruh dibaca dulu,” ujarnya seraya menirukan bicara RT.
Dalam surat tersebut tertulis bahwa Yoyo dan keluarga dimintai janji pada putaran kedua pilgub nanti untuk memilih paslon muslim. Surat tersebut lengkap dengan materai 6000 yang sudah terpasang.
“Nama paslonnya nggak disebutin. Tapi semua tahulah maksud dari pemimpin muslim itu ke siapa,” ujarnya.
Tanpa berpikir panjang, Yoyo dan salah satu kerabatnya menyanggupi dengan cara menandatangani surat tersebut.
“Pikiran saya nggak apalah, yang penting keluarga saya diurus jenazahnya,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Masjid Darussalam, Abdul Ghofur membenarkan adanya surat pernyataan untuk memilih paslon gubernur muslim.
Meski tak membantah adanya surat perjanjian antara pengurus masjid dengan keluarga korban, ia mengaku tidak pernah menyuruh untuk membuat surat tersebut.
Menurut Ghofur, pembuatan dan penandatangan surat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya.
SUMBER
Pelajarannya, jangan meninggal pas Pilkada DKI. Malah jadi ribet dan dipolitisasi..
