Selasa, 14 Mar 2017 | 22:20 WIB | Megapolitan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendadak mencurigai adanya skandal dalam proyek Simpang Susun Semanggi. Ia menyebut baru mengetahui jika pembangunan jalan layang itu tidak menggunakan dana APBD Pemprov DKI Jakarta.

Karena itu, Fahri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses, karena diduga ada unsur pidana berupa praktik korupsi di proyek pionir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.

"Baru dengar dari pihak DKI bahwa #SimpangSusunSemanggi dibangun pakai #DanaNonBudgeter. Bikin jalan gak pakai APBD = KKN cc: @KPK_RI tolong cek pengakuan ini. Kalau betul gak pakai APBD tolong segera diproses. Dipidana," demikian gabungan beberapa cuitan Fahri Hamzah lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (14/3/2017).

"Karena jalan.negara tidak. Oleh dibangun pakai uang swasta...pasti ada skandal...#SkandalSSS," sambung mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Bahkan ia menyebut DPRD DKI dan DPR tidak tahu-menahu soal proyek Simpang Susun Semanggi. "Ini investigasi tahap awal. Ini adalah skandal besar di DKI. DPRD tidak tahu menahu. DPR juga. #SimpangSusunSemanggi," ujarnya.

Lebih jauh Fahri mengaitkan skandal proyek yang akan menjadi salah satu ikon ibukota ini, dengan kasus reklamasi. "Data awal, ini.memakai uang pengembang reklamasi. #SimpangSusunSemanggi. Suap reklamasi dengan aktor suny ditutupi apakah skandal #SimpangSusunSemanggi juga akan ditutupi @KPK_RI ?," ujarnya.

"Anggaran Bangunan #SimpangSusunSemanggi sekitar 300 Milyar rupiah pakai #DanaNonBudgeter tanpa tender," jelas Fahri.

Sekadar informasi, pembangunan Simpang Susun Semanggi ditargetkan rampung pada Juli tahun ini dan rencananya akan diresmikan pada Agustus 2017. Pembangunan jalan layang tersebut akan mampu mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar wilayah Semanggi hingga 40 persen.

Proyek yang digarap oleh PT Wijaya Karya Tbk ini sudah berjalan selama 49 minggu, dengan progres pengerjaan sekitar 60,8 persen. Rencananya, Simpang Susun Semanggi ini akan menghubungkan dua jalur kendaraan, yakni dari arah Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan dari arah Slipi menuju Blok M.

Proyek ini tidak mengambil sedikitpun dari APBD DKI. Dana diambil dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company yang menyerahkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI dalam bentuk infrastruktur jembatan senilai Rp360 miliar.

http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/62027/ada.skandal.di.proyek.simpang.susun.semanggi

Netizen Tantang Fahri Hamzah ke KPK
Selasa, 14 Mar 2017 | 22:51 WIB | Megapolitan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gara-gara "berkicau" soal adanya praktik KKN di proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ditantang netizen untuk melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membuktikan ucapannya tersebut, sehingga tidak dianggap menyebar fitnah.

"@Fahrihamzah @KPK_RI Kalau berani lapor dateng ke kantor @KPK_RI jangan cuma cari sensasi doank," tulis @haloJakarta, Selasa (13/3/2017).

"@Fahrihamzah @KPK_RI Om, kalau gak salah sih kantor KPK ada di sini, coba disambangi aja ya," ujar @ddycw, dengan menyertakan peta letak kantor KPK.

"@Fahrihamzah @KPK_RI nyuruh - ngedumel Mulu..gaya bos! Lu bikin tim cari bukti yg banyak ajuin ke KPK.. biar di proses..," kata @marohead.

Bahkan ada netizen yang meminta mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera itu untuk nantinya tidak melewati jalur Simpang Susun Semanggi, apabila tuduhannya tidak terbukti.

"@Fahrihamzah silahkan buktikan pak. Kalau tdk terbukti Bpk hrs janji seumur hdp tdk akan gunakan jln simpang Semanggi," cuit @Mosarongga.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mencurigai adanya skandal dalam proyek Simpang Susun Semanggi. Ia menyebut baru mengetahui jika pembangunan jalan layang itu tidak menggunakan dana APBD Pemprov DKI Jakarta.

Karena itu, Fahri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses, karena diduga ada unsur pidana berupa praktek korupsi di proyek pionir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.