Jakarta, 6 Maret 2017

Mantan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Teguh Juwarno menganggap beredarnya sejumlah nama-nama anggota DPR RI yang dikait-kaitkan tersangkut kasus E-KTP termasuk dirinya dalam pesan berantai tidak lepas dari kepentingan politik jelang Pilkada.

“Nama-nama yang ada dalam broadcast tersebut adalah daftar anggota Komisi II pada tahun 2009-2010. Saya menduga penyebaran data tersebut dikaitkan dengan pilkada DKI ini. karena ada kandidat Cagub yang juga anggota Komisi II saat itu,” ujar ketua DPP PAN ini di di Jakarta, Jumat (10/2)

Apalagi, lanjut Teguh, kasus E-KTP saat ini sedang dalam proses penyidikan KPK.

“Saya meyakini KPK akan bekerja profesional. Insya Allah saya tidak menerima sepeserpun duit E KTP. Apalagi saat anggaran E KTP disetujui komisi II pada November 2010, saya sudah tidak di Komisi II. Karena saya sejak 21 September 2010 saya sudah pindah ke komisi I,” ungkap Ketua Komisi VI DPR RI.

“Dan dokumen dan bukti-bukti terkait hal tersebut sudah saya sampaikan waktu diminta jadi saksi di KPK baru-baru ini,” tambahnya.

Teguh berharap, KPK secepatnya bisa menyelesaikan kasus tersebut agar terang benderang siapa-siapa saja yang terlibat.

“Kita mendorong KPK untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas tanpa pandang bulu. semoga terungkap siapa saja yang terlibat dan yang tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah beredar pesan berantai yang menyebut nama-nama anggota DPR RI diduga menerima fee proyek E KTP.

Sebelumnya, beredar nama-nama anggota DPR-RI Penerima Dana Milyaran Fee E KTP. Ada nama Ahok (Basuki Tjahja Purnama) Menkumham (Yasona Laoly) Gub Jateng dan Gubernur Sulut. Berikut nama-nama yang berasal dari BAP Tersangka Irman (mantan dirjen Disdukcapil Depdagri)

Fraksi Partai Demokrat
1. Taufik Effendi
2. Abdul Wahab Dalimunte
3. Mayjen TNI (Purn) Ignatius Moelyono
3. H Djufri
4. Amrun Daulay

Fraksi Partai Golkar
1. Burhanuddin Napitupulu
2. Basuki Tjahaya Purnama
3. Tubagus Iman Ariyadi
4. Nurul Arifin
5. Agun Gunanjar Sudarsa
6. Taufiq Hidayat
7. Mustokoweni Murdi
8. Nurokhmah Ahmad
9. Hidayat Mus
10. H Murad U Nasir
11. Paskalis Kossay
12. Setya Novanto

Fraksi PDIP
1. Ganjar Pranowo
2. Alexander Litaay
3. Yassona H. Laoly
4. Eddy Mihati
5. Arif Wibowo
6. Budiman Sudjatmiko
7. Rahadi Zakaria
8. Irvansyah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
1. Agus Purnomo
2. H M Gamari Sutrisn

Fraksi Partai Amanat Nasional
1. Teguh Juwarno
2. H Rusli Ridwan
3. Sukiman
4. Wa Ode Nurhayati

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1. Nu’man Abdul Hakim
2. HM Izzul Islam
3. Aw Thalib

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
1. Ida Fauziyah
2. Masitah
3. Abdul Malik Haramain

Fraksi Partai Gerindra
1. Harun Al-Rasjid
2. Mestariani Habie

Fraksi Partai Hanura
1. Djamal Azis
2. Akbar Faisal

Sumber Berita



7 Maret 2017, 14:26 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno membantah terlibat kasus e-KTP. Dia sendiri pernah menjadi saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP ini.

"Saya sama sekali tidak tahu-menahu soal adanya pembagian duit e-KTP. Saya yakin nama saya dicatut pihak-pihak tertentu," ucap Teguh di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Menurut dia, ketika dulu saat anggaran e-KTP disetujui, dia sudah tidak berada di Komisi II DPR pada 2010.

"Saat anggaran e-KTP disetujui Komisi II pada Oktober dan November 2010 (sesuai dokumen di KPK), saya sudah tidak di Komisi II, saya pindah ke Komisi I pada 21 September 2010," tutur anggota Fraksi PAN ini.

Selain itu, dia mengaku tak hadir pada rapat pembahasan proyek pengadaan e-KTP.

"Dua kali rapat pembahasan e-KTP yakni 2 dan 10 Mei 2010 saya juga tidak hadir karena sedang memimpin Panja Pertanahan," imbuh Teguh.

Dia menyebut sudah menyerahkan semua notulensi rapat ketika menjadi saksi oleh KPK. Dia pun mengaku telah memberi keterangan ke KPK dengan sebenar-benarnya terkait kasus e-KTP ini.

Teguh menegaskan mendukung pengusutan kasus tersebut oleh KPK. Dia pun siap bila diminta menjadi saksi di pengadilan.

"Siap, saya pasti akan mendukung penegakan hukum, sebagaimana saya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi," papar Teguh.

Dia berharap agar pengadilan kasus e-KTP ini bisa diungkap tuntas oleh KPK. "Semoga pengadilan bisa mengungkap secara tuntas siapa saja yg terlibat dalam kasus korupsi e-KTP," tegas Teguh.

Sumber Berita


====================================================
Komen TS

Rakyat Indonesia , khususnya warga Jakarta yang cerdas juga tahu kalo isu Korupsi eKTP ini hanya settingan terkait Pilgub DKI.

Ini sengaja di-blow up untuk menggiring dan membentuk opini bahwa paslon nomer 2 aka Mahok keliatan satu-satunya yang bersih, jujur, anti korupsi. Sengaja dibikin seolah2 cuma dia doang yang tidak korupsi, padahal faktanya, dari seluruh anggota komisi II DPR ( saat itu) yang masuk list belum terbukti itu korupsi.
Sidang aja belum digelar, bahkan Penyidikan aja belum kok...

Jangan mau dibohongi gerombolan nastaik yang suka menggunakan berbagai macam cara kotor untuk membuat seolah2 Mahok adalah malaikat.