Merdeka.com - Unjuk rasa warga Bara-baraya, Kecamatan Makassar, berlangsung di flyover persimpangan Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (10/3) berakhir ricuh. Padahal sebelumnya, aksi yang digelar sejak pukul 14.30 WITA, dikawal ketat kepolisian itu berlangsung damai.

Mereka memanfaatkan sebagian badan jalan di bawah flyover untuk berorasi sembari bakar ban-ban bekas. Kericuhan mulai terjadi saat dua truk Yon Zipur 8/SMG melintas. Truk yang memuat istri-istri tentara ini langsung jadi sasaran. Truk dikejar dan dilempari, tak pelak para ibu-ibu yang ada di atas truk tersebut ramai-ramai jongkok mengindari lemparan kayu dan semacamnya.

Truk ini melaju lambat karena banyaknya pengunjuk rasa yang memenuhi jalan termasuk para ibu-ibu, nenek-nenek dan anak-anak. Tali rafia yang diikatkan di lengannya jadi penanda jika mereka massa pengunjuk rasa dari Bara-baraya, yang memprotes Kodam VII/Wirabuanan karena dianggapnya telah melakukan tindak intimidasi dan hendak melakukan penggusuran.

Karena laju truk lambat, otomatis dengan mudahnya pengunjuk rasa mengarahkan lemparan. Sejumlah anggota polisi berusaha menghalau termasuk sebagian ibu-ibu dalam rombongan pengunjuk rasa itu. Namun pengunjuk rasa lainnya terus melancarkan lemparan.

Aksi ini baru mereda setelah seorang anggota TNI berseragam turun mengeluarkan sangkur menghalau warga itu. Polisi kemudian segera mengarahkan truk itu agar segera meninggalkan lokasi sembari menghalau pengunjuk rasa yang masih terus berusaha mendekat.

Aksi kemudian kembali berlanjut. Mereka kembali berunjuk rasa. Massa mengutuk tindakan anggota-anggota TNI di bawah kendali Kodam VII/Wirabuana yang dinilainya telah melakukan upaya intimidasi agar puluhan kepala keluarga yang masih bertahan di asrama Bara-baraya itu segera angkat kaki.

"Ada 28 KK di dalam dan itu bukan dalam lokasi asrama Bara-baraya melainkan di luar lokasi asrama di pinggir jalan Abubakar Lambogo. Dan masing-masing KK memegang akta jual beli tanah dari ahli waris dan sertifikat tanah atas nama Budi Daeng Matika," kata Ahmad Pradana Putra.

Koordinator lapangan aksi ini mengatakan, sudah empat kali pihak TNI mencoba masuk melakukan penggusuran. Itu artinya sama dengan melakukan upaya intimidasi.

Saat ini, kata Ahmad, warga telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan masih dalam proses artinya pihak TNI dalam hal ini Kodam VII/Wirabuana tidak sepantasnya terus mengusik warga. Seharusnya menunggu dulu kepastian hukum atas tanah yang di atasnya berdiri rumah-rumah warga itu.

Aksi ini baru bubar setelah pukul 16.00 WITA. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan menggunakan truk dan sepeda motor.

Adapun Komandan Kodim 1408/BS, Makassar, Letkol Kav. Otto Sollu yang dikonfirmasi mengenai kejadian ini mengaku menyangkan aksi demo yang berakhir ricuh itu.

Sebenarnya, kata Otto, demo atau unjuk rasa itu dipersilahkan saja karena itu bagian dari penyampaian aspirasi hanya saja jangan sampai merusak fasilitas Negara, mengganggu ketertiban umum.

"Jangan sampai aksi merusak fasilitas Negara, mengganggu ketertiban umum. Makanya kita sayangkan," tutur Otto Sollu.

Soal tutuhan intimasi dan lahan asrama Bara-baraya yang menjadi titik persoalan dan, kata Otto, sebenarnya tidak ada upaya intimidasi. Otto meminta warga ini memperlajari hukum dengan baik.

Di Kodam sendiri ada namanya Kumdam atau Hukum Kodam, bersamanya warga bisa diskusi mencari kebenarannya. Soal status tanah di asrama TNI itu memang sudah saatnya dikembalikan ke ahli waris karena ahli warisnya sudah meminta berhubung lahan itu memang dulunya status pinjam, ini diperkuat dengan keterangan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN)

"Adapun soal proses hukum yang sementara berjalan di pengadilan, ya silahkan saja tapi penertiban akan terus kita lakukan karena itu tidak ada hubungannya. Adapun jika warga menyebut mengantongi akta jual beli, bisa dicek di kantor BPN kalau itu tidak ada," kata Letkol Kav. Otto Sollu. [gil]

https://www.merdeka.com/peristiwa/de...ari-warga.html