JAKARTA (Pos Kota) – Setelah sempat terhenti, proyek pembangunan Stadion Jakarta Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW), di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan dilanjutkan tahun ini.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, stadion ini nantinya tidak hanya akan diproyeksikan untuk markas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) namun juga kandang klub Persija.

“Mau (dilanjutkan kembali pembangunannya). Jadi itu mau dijadikan markas PSSI selain Persija nanti,” kata Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk mematangkan kelanjutan proyek pembangunan stadion termegah di Jakarta setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini, Ahok mengaku sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, agar mengurus masalah-masalah yang sebelumnya menjadi penghambat.

“Tanya sama Sekda, saya sudah minta Sekda yang urus,” imbuhnya.

Beberapa masalah yang menghambat, antara lain adanya sengketa dengan PT Buana Permata Hijau. Selain itu juga Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satu pasalnya menyebutkan, pembangunan infrastruktur melalui APBD tak boleh menggunakan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears.

Namun, menurut Ahok, hal itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Terutama terkait sengketa lahan. “Kan sudah menang beberapa bagian,” imbuhnya.

Akibat pembangunan yang terhambat, area Stadion BMW pun kini menjadi tempat pembuangan sampah. Namun, kata Ahok, masalah ini mudah diatasi. Apalagi, rencananya, di sekitar lokasi itu akan dibangun pula sarana pengolahan sampah Intermediate Treatment Facilities (ITF).

“Nanti gampang ngatasinya. Kan mau ITF juga di situ. Yang pengelohan mesin sampahnya juga di situ,” tuntasnya.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, terkait biaya kelanjutan pembangunan Stadion BMW, pihak Pemprov DKI Jakarta harus berkonsultasi dahulu dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah ini diambil agar Pemprov DKI tak tersandung masalah hukum.

“Kami akan berkonsultasi dengan BPK. (Tahun lalu) kami masih belum berani. Kalau mendesak seperti sekarang ini, ya akan kami eksekusi,” ujar Djarot.

http://poskotanews.com/2017/03/01/pr...i-dan-persija/