Terhitung sejak 1 September 2014, PT Semen Indonesia (PT SMI) harus terus berjuang menegakkan aset kemandirian bangsa ditengah ‘ngeyelnya’ penolakan atas pembangunan Pabrik Semen di Rembang Jawa Tengah oleh Joko Prianto dan sekawanannya yang mengatasnamakan warga.

Dikatakan ‘ngeyel’ cukup beralasan jika melihat pembuktian secara hukum dan kajian ilmiah, penolakan tersebut tidak berdasar. Apalagi kemudian mereka lebih berani membuat kegaduhan dan kebohongan di sosial media ketimbang adu argumen di forum resmi. Rasanya, terlalu sedikit 26 rangkaian alfabet bila harus menjabarkan kebohongan Joko Prianto dan genknya. ‘Hebatnya’ Joko Print menghantam Semen Indonesia dengan ‘martil’ bernama Walhi, KPA, YLBHI, KontraS dan sederet LSM lain yang mengatasnamakan masyarakat sipil.

Berdasarkan postingan Walhi.or.id ada 67 organisasi masyarakat sipil dan 44 akademisi yang ramai-ramai ikut menghantam PT SMI. Luar biasa! Jika dibandingkan dengan kasus yang hangat baru-baru ini, perseteruan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport soal status kontrak. Kemana ‘martil-martil’-nya Joko Print? Setelah lebih dari setengah abad Freeport mengeruk Bumi Papua. Barangkali suaranya habis tersendat di Pati.

PT SMI adalah perusahaan milik negara berstatus BUMN, sedangkan PT Freeport merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRa. Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat yang sahamnya milik asing. Lalu berapa saham pemerintah Indonesia di Freeport? Hanya 9,36 persen.

Alangkah heroiknya jika 44 akademisi yang tergabung dalam masyarakat sipil untuk keadilan kendeng mengajarkan arti keadilan sosial dan lingkungan yang sejatinya sesuai amanat UUD 1945 kepada Walhi dan 66 LSM lainnya. Mengajarkan mana yang seharusnya dibela mati-matian sampai tidak ada cara lain selain diam seperti caranya orang Samin. Mana yang semestinya dihantam karena telah mengganggu kedaulatan bangsa.

PT Semen Indonesia merupakan aset kemandirian bangsa yang mesti dijaga dan didukung, setidaknya demi unggulnya produk dalam negeri di rumah sendiri. Pemerintah Jokowi tahu betul, gerilyanya impor pangan yang mencengkram Indonesia saat ini dijadikan cerminan agar tak meluas ke semua produk lainnya.

Dan bila nanti tahun 2020, pada saatnya giliran Indonesia dihantam serbuan semen asing dari Tiongkok dan negara tetangga sementara semen dalam negeri tak mampu menyaingi, mari ramai-ramai mencari Joko Print dan Walhi, menggiringnya ke meja hijau dan adili, tak perlu menaruh simpati apalagi membela sampai mati

Sumur Tua