Selasa, 28 Februari 2017 | 12:02




Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, harga air bersih perpipaan di rumah susun (rusun) kerap kali dipermainkan. Akibatnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus menombok Rp 2 miliar per tahun.

Ditegaskan, Pemprov DKI tidak melakukan pembatasan penggunaan air bersih perpipaan di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Tarif air bersih di rusunawa tetap seharga Rp 1.050 per meter kubik. Hanya saja, tarif ini hanya berlaku sampai batas penggunaan air sebanyak 10 meter kubik.

Di atas 10 meter kubik, maka akan dikenakan tarif normal sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No. 11 tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis Air Minum Semester I Tahun 2007.

“Bukan pembatasan. Jadi sebetulnya, pergub itu jelas rusun itu untuk orang miskin, yang bawah. Yang bawah itu tarifnya Rp 1.050 per meter kubik,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (28/2).

Dalam pergub yang ditandatangani Gubernur DKI Sutiyoso tersebut, terlihat dua jenis rusun. Pertama, rumah susun sangat sederhana berada di kelompok pelanggan II dengan tarif air 0-20 meter kubik sebesar Rp 1.050, sedangkan pemakaian di atas 20 meter kubik akan dikenai tarif Rp 1.575 per meter kubik.

Jenis kedua, rumah susun sederhana berada di kelompok pelanggan air bersih IIIA. Di kelompok ini, tarif air yang dikenakan progresif, yaitu pemakaian 0-10 meter kubik sebesar Rp 3.550 per meter kubik, 11-20 meter sebesar Rp 4.700 per meter kubik, dan di atas 20 meter kubik sebesar Rp 5.500 per meter kubik.

“Makanya ada beberapa rusun yang masih Rp 1.050 per meter kubik. Nah, tapi ada rusun, misalnya kayak di Muara Baru, itu lebih konyol lagi. Kita sudah bantu mereka, tapi satu bulan hanya bayar Rp 5.500. Nah ini azas keadilannya enggak ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sudah ada kajian penentuan tarif airi dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dibayarkan warga. Dari kajian itu, rumah yang kecil sederhana, diperkirakan pemakaian airnya hanya sampai 10 kubik per bulan.

“Kamu tahu enggak, satu truk tangki itu berapa kubik? Satu truk tangki itu lima kubik lho. Jadi kalau 10 kubik itu berarti dua truk tangki besar. Cukup enggak untuk rumah kamu yang kecil? Cukup,” tukasnya.

Oleh karena itu, Pemprov DKI telah siap membuat aturan tentang tarif air di rusun. Direncanakan, apa pun kelas rusunnya, akan diputuskan pengenaan tarif Rp 1.050 per meter kubik hanya sampai penggunaan 10 kubik saja.

“Nah jadi kita siap buat aturan. Ada berapa kelas rusun, kalau kita putuskan itu Rp 1.050 per meter kubik, ya sudah sampai 10 kubik,” paparnya.

Sayangnya, lanjut mantan Bupati Belitung Timur ini, melihat kenyataan di lapangan tarif air bersih kerap kali dimainkan oleh oknum tertentu di perumahan tersebut. Mereka membuat kebijakan, penghuni boleh memakai air sebebas-bebasnya dengan hanya membayar Rp 5.500 per meter kubik.

Hal ini telah membuat tekor Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap tahun, Pemprov DKI harus menombok Rp 2 miliar lebih per tahun.

“Ternyata mereka di perumahan itu membuat kebijakan begini, kami boleh pakai bebas bayar Rp 5.500. Tekor. Kita tiap tahun tombok Rp 2 miliar lebih. Ini belum tekornya bayar ke PAM. Dari PAM kan dia ada suplai air. PAM juga subsidi. PAM kan beli air Rp 7.400 per kubik. Jadi kalau jual murah, PAM subsidi. Nah dari PAM kasih ke kami. Dan kami subsidi lagi. Nah itu saya bilang harus dibatasi. Kalau miskin, susah, silakan, ya Rp 1.050 tapi hanya 10 kubik,” terangnya.

Menurut Ahok, permasalahan ini bertambah keruh karena ada oknum-oknum yang bermain. Banyak terjadi premanisme air yang ingin mengeruk keuntungan dari warga miskin.

"PAM bikin hidran. Ternyata, hidran dikuasai oknum RW. Dia beli Rp 1.050 per meter kubik. Tetapi jual ke orang susah berapa? Rp 25.000 sampai Rp 50.000. Masalahnya apa? Ini menghadapi premanisme di lapangan. Oknum RW juga ada masalah di sini, misalnya yang punya hidran atau yang rajanya siapa. Karena ada rumah susun dia bisnis, dia sewain ke orang, dia jualin sampai 200 kubik. Ini kan tugas saya mengadministrasi keadilan,” ungkap Ahok.

Sumber

Pantesan ada RW yang berupaya mati-matian supaya paslon no 2 kalah pilkada.