TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Seorang pemimpin itu jangan kebanyakan minta maaf, itu artinya dia tidak belajar dari kesalahan."

Hal itu dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/2/2017) yang melihat situasi dan kondisi politik belakangan ini terkait dengan permintaan maaf terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama kepada warga NU.

JK menjelaskan bahwa sebagai pejabat publik, bukanlah hal yang baik untuk terus meminta maaf atas perbuatannya.

Dirinya juga menyarankan kepada Ahok untuk lebih berhati-hati ketika akan memberikan pernyataan.

"Minta maaf ke publik ya berapa tahun sekali saja, jangan setiap bulan minta maaf ke publik hal yang sama. Berarti hati-hati lah," kata dia.

Sebelumnya, Calon gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

Menurutnya, apa yang terjadi dalam sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (31/1/2017) kemarin, hanya menegaskan proses yang ada dalam persidangan.

"Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya. Untuk itu saya ingin menyampaikan klarifikasi beberapa hal," kata Ahok dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Ahok memastikan tidak betul kabar bahwa dirinya akan melaporkan KH Ma'ruf Amin ke polisi.

"Kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma'ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan," kata Ahok.

Lebih lanjut terdakwa kasus dugaan penodaan agama itu juga meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin secara pribadi apabila terkesan memojokkan beliau.

"Meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," kata Ahok.

Sementara terkait informasi telepon Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Oktober, Ahok menyerahkan itu kepada penasihat hukumnya.

"Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasehat Hukum saya," kata Ahok.

Dalam klarifikasi yang beredar, Ahok berharap bisa menjernihkan persoalan.

Selain itu dia juga meminta agar pihak-pihak lainnya tidak memperkeruh suasana. 

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...kan-minta-maaf

---

Baca Juga :

- Publik Perlu Dukung Upaya Hak Angket Penyadapan SBY

- Anggota Komisi III Minta KY Pantau Langsung Persidangan Ahok

- PDIP: Membuat Angket Hanya Berdasarkan Perasaan Seseorang?

- Dugaan Penyadapan SBY, Komisi I Tak Akan Panggil Kepala BIN

- Tuding Saksi Beri Keterangan Palsu, Kubu Ahok Laporkan Saksi Sidang Penistaan Agama ke Polres Bogor