TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono dapat melangsungkan pertemuan, sebagaimana permintaan dari Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Namun begitu, dirinya berharap pertemuan tersebut berlangsung usai pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan pada 15 Februari 2017 mendatang.

Alasannya, agar kedua tokoh itu dapat bersikap tenang, serta untuk menghindari isu politik jika pertemuan berlangsung sebelum tanggal tersebut atau saat masa tenang.

"Ya kalau bisa nanti setelah tanggal 15 Februari, biar tidak dikaitkan dengan isu politik. Biar keduanya juga dalam keadaan tenang," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2/2017)

Sebelumnya, SBY berharap punya kesempatan untuk bertemu langsung Presiden Joko Widodo, untuk mengklarifikasi langsung informasi-informasi yang menyudutkannya itu.

Namun hingga kini kesempatan tersebut belum ada, SBY menyayangkan hal tersebut.

"Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita, bapak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya ingin bicara dengan beliau secara 'blak-blakan,' siapa yang melaporkan beliau," katanya.

"Saya juga pernah memimpin negara ini sebelum beliau, oleh karena itu bagus, dan saya bisa bertemu, sekai lagi 'blak-blakan,'apa yang terjadi, apa yang beliau dengar, supaya ada dialog," ujarnya.

Dalam kesempatan penyampaian pernyatannya itu SBY menuturkan bahwa Presiden  Jokowi  sedianya sangat ingin bertemu dengan dirinya.

Namun ada sejumlah orang dekat Jokowi yang tidak mau agar pertemuan tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu hingga kini ia belum bisa menemui sang presiden.

"Saya diberitahu, konon katanya, ada tiga sumber yang memberitahu saya, beliau ingin bertemu dengan saya, cuma dilarang oleh dua (atau) tiga orang sekeliling beliau," katanya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...ai-15-februari

---

Baca Juga :

- Hak Angket Penyadapan SBY Hanya Akan Tambah Situasi Makin Keruh

- JK: Pemimpin Jangan Kebanyakan Minta Maaf

- Publik Perlu Dukung Upaya Hak Angket Penyadapan SBY

- Anggota Komisi III Minta KY Pantau Langsung Persidangan Ahok

- PDIP: Membuat Angket Hanya Berdasarkan Perasaan Seseorang?