Anies: Tanah Pemprov Saja Dibuat Mal, Kenapa buat Rakyat Malah Ramai?

Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan heran program DP rumah nol rupiah yang merupakan idenya bersama Sandiaga Uno banyak dikritik.

Dia membandingkan penggunaan lahan di DKI Jakarta yang peruntukannya dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil, tetapi tak jadi pembicaraan khalayak.

"Tanah Pemprov saja bisa dipakai untuk mal, tanah negara dipakai mal, kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai? Mau dipakai buat mal, kita semua diam," kata Anies seusai silaturahim dengan warga di Jalan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2017) pagi.

Penjelasan Anies dilontarkan setelah Kompas.com menanyakan apakah tanah negara bisa dijadikan hak milik warga.

Dijelaskan Anies, gagasan program DP rumah nol rupiah adalah untuk memberikan rumah milik bagi warga Jakarta.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem sewa di rumah susun sederhana yang dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI.

Menurut Anies, selama ini, tanah negara yang digunakan untuk kepentingan sejumlah pihak tak menjadi isu publik.

Selain menyebut mal, Anies juga mengungkapkan ada tanah Pemprov DKI yang dipergunakan untuk membangun gedung-gedung.

"Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa? Kita ini berpihak pada siapa sih, pada rakyat kecil atau pada yang besar-besar? Saya tegas, Bang Sandi tegas, kita mau berpihak pada rakyat kecil," tutur Anies.

Anies memastikan, tim hukumnya sudah mendapatkan legal opinion, yang berarti program ini secara hukum dan aturan dapat berjalan.

Jika ada kendala, Anies berjanji membuat peraturan yang mendukung jalannya program DP nol rupiah.

"Kalau mau reklamasi, dicari caranya supaya mudah, bahkan aturan pun diterabas. Untuk rakyat kecil, semuanya terikat aturan. Anda ini berpihak pada siapa sih? Silakan Anda menilai, siapa yang berpihak pada rakyat kecil," ujar dia.

========

Jawabannya:

Pluit Junction. Statusnya kerjaasama JV antara BUMD Pemprov DKI, Jakpro, dengan pihak swasta.

Bentuk kerjasamanya adalah pengelolaan bersama dengan bagi hasil. Pemda menyediakan lahan, pihak swasta membangun mall-nya, lalu dikelola bersama.

Hal ini merupakan kerjasama yang sah dan wajar, dan diperbolehkan oleh UU dan permenkeu mengenai pengelolaan aset negara/daerah untuk kepentingan pemasukan bagi negara/daerah.

Bentuk pengelolaan aset negara/daerah bisa macam-macam sesuai Permenkeu. Bisa sewa, kerjasama pengembangan, kerjasama pengembangan dan pengelolaan, Atau BOT (Build-Operate-Transfer). Conyoh lain asalah kerjasama BOT Grand Indonesia Group Djarum dengan pihak Setneg (karena tanah negara, bukan tanah pemprov DKI).

Tapi soal Pluit Junction ini bukan keputusan koh Ahok. Mall ini kan berdirinya sejak 2008. Diurut saja siapa gubernur 3-5 th sebelumnya yg mengeluarkan izin dan memutuskan unyuk bekerja sama dgn pihak swasta. Koh Ahok kan cuma nerusin dan belum tentu dia sepenuhnya setuju.

bukti:

Sebagai BUMD, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memiliki visi yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan infrastruktur di DKI Jakarta.

Kegiatan usaha dalam bidang properti antara lain; Mal Pluit Junction, Apartemen De Paradiso berkolaborasi bersama Hotel Aston Pluit, Fave Hotel, merupakan pengelolaan aset-aset properti untuk recurring income. Belum lama ini, dengan penambahan fasilitas ballroom di Hotel Aston telah berkontribusi menambah pendapatan bagi Jakpro.Rencananya akan membangun properti konsep mixed use bersinergi antara BUMD dan BUMN, membangun Jakpro Tower.

http://www.jakarta-propertindo.com/i...ers-indonesia/

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih akan mengkaji apakah aset-aset mereka akan dijual atau tidak. Namun demikian, perusahaan pelat merah itu berencana menukar aset-aset yang sudah tidak produktif lagi.

Hal itu dikatakan Dirut PT Jakpro, Budi Karya mengomentari pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ahok mengatakan, aset milik Jakpro berupa pluit junction akan dijual ke emporium pluit karena dinilai merugi.

Namun Budi memilih lebih dulu mengevaluasi kinerja manajemen pluit junction. "Belum-belum. Jadi kita lagi assessment. Pluit Juction milik kita akan kita assessment. Kita mau evaluasi kinerjanya," ujar Budi di Balaikota Jakarta, Selasa (27/8).

Tetapi untuk aset-aset yang kurang memberikan kontribusi, dia melanjutkan, akan dijual. Misalnya beberapa apartemen yang berada di Pluit. Sebab, harga sewa per tahun terlalu rendah ketika harga properti tersebut meningkat.

"Merugi sih tidak, mungkin kurang produktif ya. Contohnya gini, saya punya apartemen. Apartemen itu harganya Rp 2 Miliar. Saya nyewanya setahun cuma Rp 30 juta kan rugi. Nggak maksimal gitu. Jadi rata-rata apartemen-apartemen itu yang akan kita mau jual," terangnya.

Dia melanjutkan, aset dijual atau tidak itu merupakan pilihan investasi, misalnya aset yang disiapkan itu dijaga terus untuk investasi masa depan, atau sebagai investasi untuk di jual belikan, atau dibangun untuk ditempati.

"Jadi saya pikir tidak ada yang istimewa dalam konteks ini. Dulu mungkin apartemen-apartemen dinilai layak dipertahankan untuk income. Tapi sekarang harga properti naik, mungkin harga properti Rp 500 juta sekarang jadi Rp 2 Miliar. Sementara nilai sewanya tetep Rp 500 juta kan tidak relevan lagi. Makanya lebih baik kita jual apartemen," terangnya.

Beberapa apartemen yang akan dijual itu rata-rata berlokasi di Pluit. Apartemen tersebut berada di 3-4 tempat dengan jumlah 20, 10 hingga 5 unit. "Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya kita tuker dengan aset yang lain. Tapi mengenai apa yang akan kita jual lagi kita kaji," ujarnya.
https://www.merdeka.com/jakarta/pt-j...-junction.html