JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan heran program DP rumah nol rupiah yang merupakan idenya bersama Sandiaga Uno banyak dikritik.
Dia membandingkan penggunaan lahan di DKI Jakarta yang peruntukkannya dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil tapi tak jadi pembicaraan khalayak.
"Tanah Pemprov saja bisa dipakai untuk mal, tanah negara dipakai mal, kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai? Mau dipakai buat mal, kita semua diam," kata Anies usai silaturahim dengan warga di Jalan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2017) pagi.
Penjelasan Anies dilontarkan setelah Kompas.com menanyakan apakah tanah negara bisa dijadikan hak milik warga.
(Baca: Sandiaga: DP Nol Rupiah Fokus untuk Calon Pemilik Rumah Pertama
)
Dijelaskan Anies, gagasan program DP rumah nol rupiah adalah untuk memberikan rumah milik bagi warga Jakarta.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem sewa di rumah susun sederhana yang dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI.
Menurut Anies, selama ini, tanah negara yang digunakan untuk kepentingan sejumlah pihak tak menjadi isu publik.
Selain menyebut mal, Anies juga mengungkapkan ada tanah Pemprov DKI yang dipergunakan untuk membangun gedung-gedung.
"Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa? Kita ini berpihak pada siapa sih, pada rakyat kecil atau pada yang besar-besar? Saya tegas, Bang Sandi tegas, kita mau berpihak pada rakyat kecil," tutur Anies.
(Baca: Anies: Program Rumah Tanpa DP Bukan Program Membangun Rumah
)
Anies memastikan, tim hukumnya sudah mendapatkan legal opinion, yang berarti program ini secara hukum dan aturan dapat berjalan.
Jika ada kendala, Anies berjanji membuat peraturan yang mendukung jalannya program DP nol rupiah.
"Kalau mau reklamasi, dicari caranya supaya mudah, bahkan aturan pun diterabas. Untuk rakyat kecil, semuanya terikat aturan. Anda ini berpihak pada siapa sih? Silakan anda menilai, siapa yang berpihak pada rakyat kecil," ujar dia.

sumber


http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/25/12281601/anies.tanah.pemprov.saja.dibuat.mal.kenapa.buat.rakyat.malah.ramai.

SAPA DULU GUBERNUR PODOMORO. KALAU BUAT ORANG KAYA BISA MEMAKAI HAK DISKRESI DAN MELANGGAR ATURAN. KALAU BUAT RAKYAT MISKIN JADI KOKOH ATURAN SEKUAT BATU. JADI KELIHATAN SIAPA YG PEDULI RAKAYAT DAN TIDAK. MUNGKIN KALAU PETAHANA JADI GUBERNUR LAGI, WARGA ASLI JAKARTA BAKALAN DIUSIR DARI TANAH KELAHIRAN MEREKA. SEOLAH JADI PENDATANH DI NEGERI SENDIRI. MEMILIKI RUMAH AJA GA BOLEH. TAHUN DEPAN TINGGAL DI JAKARTA BAKALAN GA BOLEH