Link

Jawaban Jokowi Soal PT Freeport
23/02/2017 13:08

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku siap mencari jalan tengah, win win solution atas perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kendati demikian, Presiden juga menegaskan pemerintah akan bersikap jika PT Freeport tidak kooperatif dengan kepentingan bangsa.

“Kalau memang sulit untuk berunding, kita akan bersikap,” ujar Presiden Joko Widodo usai meluncurkan bantuan pangan nontunai di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Dirinya mengaku telah memerintahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menangani persoalan yang terjadi dengan PT Freeport tersebut. Jokowi meminta agar apa yang menjadi langkah kesepakatan, tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

“Ini menteri masih berproses berunding dengan Freeport. Saya akan bersikap tapi sekarang ini biar menteri dulu,” katanya.

Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya. IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin sekaligus mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah. (ryu)