Bos pajak: Masyarakat lebih nurut pemuka agama dibanding bayar pajak
UANG22 Februari 2017 14:37


ken dwijugiasteadi. ©istimewa




Reporter : Syifa Hanifah
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya secara sengaja menggelar dialog dengan pemuka agama untuk mensosialisasi betapa pentingnya membayar pajak. Sebab banyak masyarakat bertanya mengapa harus membayar pajak, padahal banyak masyarakat yang sudah membayar zakat.

"Saya kumpulkan semua pemuka agama, karena orang lebih nurut dengan pemuka agama dibandingkan dengan petugas pajak. Kemarin saat mengumpulkan orang Islam ada yang tanya, pak saya sudah bayar zakat, kenapa harus bayar pajak? Ya kalau tidak bayar zakat masuk neraka, tapi kalau tidak bayar pajak masuk penjara," kata Ken di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (22/2).

Salah satu anggota dari perwakilan Parisada Hindu Jakarta Pusat Nyoman Widie mengungkapkan kenapa banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak. Hal ini disebabkan karena definisi dari pajak yang disalah artikan sebagai pemaksaan.

"Kalau hemat kami kenapa orang enggan bayar pajak karena pajak didefinisikan sebagai pemaksaan, kalau dipaksa ogah-ogahan bayar pajak. Ke depannya pengertian pajak diperhalus bukan sebagai sesuatu yang maksa," jelas Nyoman.

Meski begitu, dirinya mengaku selama ini pihaknya sudah membantu Ditjen pajak dalam mensosialisasi betapa pentingnya membayar pajak.

"Kami pemuka agama ikut bantu edukasi umat kami perihal pajak, bahwa kami di Parisada sudah dahului 3 tahun lalu, kami sebelum pak Wakil Menteri Keuangan ajak kami sudah dahului," pungkasnya.
https://m.merdeka.com/uang/bos-pajak...yar-pajak.html

Rabu 22 Feb 2017, 13:46 WIB
Sudah Bayar Zakat, Kenapa Masih Harus Bayar Pajak?
Muhammad Idris - detikFinance

Foto: Sukma Indah Permana
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini mengundang pemuka-pemuka agama dari Hindu, Budha, dan Khonghucu. Hal tersebut dilakukan agar pemuka agama bisa membantu mengedukasi umatnya terkait pajak.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, berujar baik membayar sumbangan atau kewajiban untuk tujuan keagamaan, itu sama penting dan wajibnya dengan membayar pajak. Pemerintah sebenarnya telah memfasilitasi aturan agar penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan yang sudah dipotong sumbangan keagamaan.

"Dalam pajak tidak ada istilah fakir dan miskin. Siapapun asal pendapatannya di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang saat ini dinaikkan jadi Rp 4,8 juta per bulan, ya harus dikenakan pajak," ujarnya dalam Diskusi Pajak di kantor DJP, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dia mencontohkan, untuk sumbangan dalam agama Islam atau yang dikenal dengan zakat, wajib pajak bisa melampirkan bukti potong zakat, termasuk di dalamnya Infaq dan Shadaqqah, sebagai pengurang pajak penghasilannya.

"Ada iuran zakat seperti di lembaga Bazis, saya bayar infaq, bukti pembayarannya disimpan, nanti dilaporkan ke kantor pajak saat isi SPT sebagai pengurangan penghasilan kena pajak," jelas Mardiasmo.

Dia melanjutkan, hal yang sama juga berlaku untuk sumbangan dari penganut agama lainnya. Namun dirinya menggarisbawahi, sumbangan yang bisa dijadikan pemotongan penghasilan pajak harus lembaga yang diakui pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

"Pertanyaannya apa bedanya dengan Khonghucu. Perlakuannya sama selama itu lewat badan yang sudah tercatat resmi di Kementerian Agama. Kuitansi resminya dibawa ke kantor pajak sebagai bukti potong pajak," kata Mardiasmo. (idr/mkj)
https://m.detik.com/finance/berita-e...us-bayar-pajak
Jelas yah,pajak harus tetap dibayar walau sudah zakat sekalipun tapi bisa nanti bukti pembayaran zakat dan infaknya dimasukan ke spt untuk potongan pajak.
Yah dengan syarat bayar zakat dan infaknya ke lembaga/badan resmi yang berbadan hukum atau langsung saja ke baznas milik negara biar bisa dipercaya.