Seperti yang Anda ketahui beberapa hari ini ada pemberitaan yang memberitakan Menteri Jonan meminta PT Freeport untuk mematuhi divestasi saham. Sebelum membahas mengenai divestasi saham, apakah Anda tahu yang dimaksud dengan saham? Saham adalah bagian kepemilikan atas perusahaan.

Contoh Pak Ronald memiliki 10% saham PT ABCDEF, maka Pak Ronald memiliki perusahaan tersebut sebesar 10%. Hal ini tentu saja berpengaruh pada saat PT ABCDEF membagi keuntungan (disebut dividen).

Mengutip dari sumber Kompas.com

“Saya berharap PTFI tidak alergi dengan adanya ketentuan divestasi hingga 51% yang tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya (KK) yang pertama antara PTFI dan Pemerintah Indonesia, dan juga tercantum dengan tegas dalam PP Nomor 1 Tahun 2017,” ujar Jonan dalam pernyataan tertulis yang diterima Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Divestasi pada dasarnya adalah kebalikan dari investasi. Kalau investasi saham, artinya Anda membeli saham. Sedangkan divestasi saham, artinya Anda menjual saham.



Divestasi tidak hanya berlaku pada saham, tetapi juga pada aset. Sebuah perusahaan atau investor dapat melakukan divestasi (menjual) aset seperti kepemilikan bangunan, anak perusahaan, peralatan dan lain sebagainya. Perusahaan melakukan divestasi karena:

1. Tambahan modal kerja
   
2. Meningkatkan nilai perusahaan
   
3. Meningkatkan efisiensi
   
4. Mengikuti aturan yang berlaku
   

Sebagai studi kasus Divestasi Saham (awal Januari 2017):

Melansir sumber bisnis.com: PT Waskita Karya Persero Tbk. (WSKT) divestasi (menjual) 29% saham PT Waskita Toll Road (WTR) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Taspen.

Artinya: PT Waskita Karya menjual 29% saham yang dimilikinya atas Waskita Toll Road (anak perusahaan Waskita Karya) kepada PT SMI dan PT Taspen.


Total nilai transaksi 29% mencapai Rp3,5 triliun. Hasil keuntungan penjualan tersebut akan digunakan untuk memperbesar modal Waskita Toll Road agar menjadi lebih aktif dalam mengembangkan proyek baru.

Artinya: 29% saham tersebut nilainya adalah Rp3,5 triliun. Keuntungannya digunakan untuk tambahan modal bisnis Waskita Toll Road.

Pembicaraan divestasi saham Freeport sudah berlangsung sejak tahun 2016 an. Melansir dari sumber tempo.com menuliskan: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak hasil valuasi 10,64% saham senilai US$1,7 miliar (setara dengan Rp22,1 triliun, dengan kurs Rp13.000).

Perhitungan tersebut tidak mencapai kata sepakat, karena harga tersebut dianggap kemahalan oleh pemerintah Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga seharusnya US$630 juta atau Rp8,19 triliun.

Saat ini terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mewajibkan seluruh perusahaan tambang modal asing melepas kepemilikan (divestasi) sebesar 51% ke pemerintah. Jika menurut harga pemerintah, kira-kira 51% saham, memiliki nilai Rp32 triliun.