Kisruh Freeport: Jonan Tawarkan Tiga Opsi, Siap Ladeni Arbitrase

Senin, 20 Februari 2017 23:46 WIB



Jakarta, HanTer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan pemerintah sudah menawarkan tiga pilihan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menyelesaikan permasalahan kontraknya.

"Opsi pertama adalah mengikuti ketentuan yang ada sambil berunding tentang stabilisasi investasi," kata Jonan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (20/2/2017).

Jonan mengatakan, pilihan lainnya adalah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Namun, untuk opsi ini, Jonan menyatakan sulit diambil karena butuh waktu yang lama untuk merevisi sebuah undang-undang. 

Jika kedua pilihan tak juga disepakati, Jonan mempersilakan Freeport menyelesaikan perselisihan di arbitrase internasional. Jalur hukum tersebut merupakan pilihan ketiga yang ditawarkan pemerintah. Ia menegaskan akan tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

“Kalau tidak mencapai titik temu, ya memang hak masing-masing membawa ke Badan Arbitrase. Bukan cuma Freeport lho yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa,” tandasnya.

Sementara itu, Freeport-McMoran Inc induk perusahaan PTFI, melalui Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson perusahannya memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan keputusannya, sebelum berujung membawa masalah ini ke arbitrase internasional.

“Perselisihan yang akan terjadi dengan pemerintah dapat diselesaikan tapi dengan mencadangkan hak-hak sesuai Kontrak Karya, termasuk hak untuk memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya dan memperoleh ganti rugi yang sesuai,” kata Adkerson, dikutip keterangannya.

Ia menegaskan, Freeport tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan oleh Kontrak Karya (KK). Alasannya hal itu merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi perusahaan dan vital terhadap kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham Freeport.

“Kepastian hukum dan fiskal sangat penting bagi Freeport untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang. Apalagi, Freeport  akan mengembangkan cadangan di lokasi terpencil, di Papua,” katanya.

Seperti diketahui, Freeport meminta perjanjian stabilisasi investasi untuk mendapat jaminan hukum dan fiskal. Salah satu poin dalam perjanjian tersebut berkaitan dengan divestasi saham sebesar 51 persen jika pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) beralih ke Kontrak Karya. Freeport keberatan dengan aturan tersebut karena KK hanya mewajibkan divestasi saham sebesar 30 persen.

Perselisihan pemerintah dan Freeport berawal setelah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba diterbitkan. Semua KK diwajibkan beralih ke IUPK sebagai syarat untuk mengekspor konsentrat. 

Syarat lainnya adalah membagi saham sebesar 51 persen. Perusahaan tambah harus berkomitmen membangun smelter selama 5 tahun. Progres pembangunan dievaluasi selama 6 bulan sekali. Namun, Freeport enggan beralih menjadi IUPK. Alasannya, IUPK tidak menjamin kepastian fiskal dan hukum bagi perusahaan.

 

 

(Arbi/Safari)




Freeport Beberkan Alasan Chappy Hakim Mundur Sebagai Dirut

Senin, 20 Februari 2017 17:11 WIB

PP Muhammadiyah Minta Arogansi Freeport Harus Dihentikan

Senin, 20 Februari 2017 12:47 WIB

Pemerintah Jangan Gentar Hadapi Freeport

Minggu, 19 Februari 2017 18:04 WIB

Chappy Hakim, Presdir Freeport Mengundurkan Diri

Sabtu, 18 Februari 2017 23:06 WIB

1.000 Personel TNI/Polri Amankan Freeport

Kamis, 16 Februari 2017 15:25 WIB

Izin Sementara Ekspor Freeport Tuai Kritik

Senin, 30 Januari 2017 23:32 WIB

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wajib Divestasi 51% Saham

Selasa, 24 Januari 2017 16:18 WIB

Freport Tunggak Pajak Air Permukaan Rp2 Triliun

Jumat, 20 Januari 2017 15:45 WIB

Pemerintah Tak Sabar Beli Saham Freeport

Selasa, 17 Januari 2017 23:55 WIB


http://www.harianterbit.com/m/ekonom...deni-Arbitrase



Jonan siap ladeni Freeport.

Kemana suara rakyat dan wakilnya?

Kenapa malah ngurusin ucrit2 kehabisan energy ngadepin Ahok.

Bantu tuh Jonan, kasih dukungan moral kalo perlu ngumpul lagi 7 juta orang di monas.

Munar.... Ahsudahlah