TRIBUNJATENG.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menggelar pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Pembicaraan kedua pejabat itu berlangsung di sela pertemuan para Menlu G20 di Bonn, Jerman.
Salah satu hal yang secara khusus disampaikan Retno adalah soal tuduhan penyelundupan senjata yang ditujukan kepada personel FPU (Force Police Unit) asal Indonesia di Darfur, Sudan.

Menlu mengeluhkan lambatnya proses investigasi yang digelar PBB. Retno pun mengingatkan tentang besarnya komitmen Indonesia terhadap pasukan perdamaian PBB.
Dia menyebut, Indonesia adalah salah satu negara dengan kontributor pasukan terbesar.
“Pasukan polisi Indonesia harus dapat segera dipulangkan," kata Retno yang dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com. Sabtu siang (18/2/2017).
"Terlebih, investigasi awal tidak menunjukkan adanya bukti bahwa mereka melakukan hal yang dituduhkan,“ tegas Menlu.
Menanggapi pernyataan itu, Guterres pun mengakui reputasi baik dari pasukan FPU Indonesia.
Dia lantas menegaskan, kehadiran personel FPU asal Indonesia sudah tidak lagi dibutuhkan di Darfur. Sehingga, mereka sudah bisa kembali ke Indonesia.
Mendapat jawaban itu, Retno pun langsung berkomunikasi dengan Menlu Sudan lewat sambungan telepon.

Retno menyampaikan informasi yang baru diterima dari Sekjen PBB. Dia lantas meminta dukungan Menlu Sudan untuk membantu proses pemulangan personel Indonesia.
“Alhamdulillah, FPU asal Indonesia dapat segera kembali ke Indonesia, dan Sudan akan membantu proses pemulangan polisi kita ke Tanah Air,“ kata Retno.

Penyelundupan senjata
Tuduhan penyelundupan senjata menimpa pasukan Indonesia ketika aparat keamanan di Bandara El-Fasher menyita sejumlah besar senjata dan amunisi.
Senjata dan amunisi itu adalah milik pasukan UNAMID, atau pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Darfur, Sudan barat.
Keterangan tersebut mengutip pernyataan Wakil Gubernur Darfur Utara, Mohamed Hasb al-Nabi pada pertengahan Januari lalu.


Senada dengan itu, Direktur Bea Cukai Darfur Utara Asim Hamid pun menyebut, unitnya telah memergoki pasukan Indonesia karena kepemilikan senjata.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan, lalu membantah berita yang dilansir Sudan Tribune itu.
Batahan itu disampaikan Fungsi Politik KBRI di Khartoum, Asrarudin Salam, seperti dikutip dari BBC.
"Itu berita di Sudan Tribune tidak benar, kalau anggota pasukan penjaga perdamaian kita di Darfur itu ditangkap," ujar Salam.
"Yang ada dimintai keterangan mengenai siapa yang memiliki senjata itu," sebutnya lagi.
Salam menegaskan, senjata itu bukan milik pasukan penjaga perdamaian Indonesia.
"Tidak ada label bendera merah putih, tidak ada nama, tidak ada pangkat di dalam tas yang ditemukan," tegas dia.
Selain itu, tas-tas itu terpisah dari bagasi milik pasukan Indonesia, yang sudah dicek, dan disegel oleh tim pemeriksa UNAMID.

Dari Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional -yang mengirim tiga komisionernya melakukan supervisi di Darfur untuk kasus ini, juga mengeluarkan pernyataan serupa. Tidak ada keterlibatan pasukan Indonesia dalam penyelundupan senjata seperti yang dituduhkan.
"Bahwa barang-barang yang berisi senjata ilegal tersebut jelas faktanya bukan milik Polri ataupun pasukan FPU 8," demikian pernyataan Kompolnas.
Dalam berita di Sudan Tribune disebutkan, dari tas yang diperiksa, ditemukan 29 senapan Kalashnikov.
Selain itu ada enam pucuk senjata GM3, dan 61 pistol jenis beragam, serta sejumlah besar amunisi.

Pasukan penjaga perdamaian Indonesia ikut membantu UNAMID sejak tahun 2007 dengan masa tugas selama setahun, sebelum diganti dengan pasukan lain yang juga asal Indonesia.
Terdapat sekitar 140 personel polisi Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk membantu proses perdamaian di Darfur.
UNAMID merupakan pasukan penjaga perdamaian terbesar kedua di dunia dengan anggaran mencapai Rp 13,3 triliun, dengan kekuatan lebih dari 19.000 personel.
(kompas.com)

http://jateng.tribunnews.com/2017/02/18/sekjen-pbb-sebut-pasukan-polisi-indonesia-tidak-dibutuhkan-lagi-di-sudanakan-dipulangkan

Prestasi Memalukannya, udah go internasional. Mending g usah pulang sekalian deh. Sekjen PBB baru tau ya kalo kualitasnya beda jauh 180° dengan kualitas pasukan TNI ?