Sabtu, 18 February 2017 08:36 WIB Penulis: Golda Eksa

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. -- MI/Panca Syurkani

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah informasi yang menyebut dirinya bakal menumpas habis Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan Presiden Joko Widodo melarangnya. Informasi tersebut dianggap bohong (hoax).

“Kalau hoax enggak usah dibicarakan. Mau diapain lagi? Pokoknya itu hoax,” cetus Gatot kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, kemarin.

Gatot menolak berkomentar saat dising­gung mengenai informasi intelijen militer yang menyangkut keberadaan dan jumlah antek PKI di Indonesia. Ia pun enggan menanggapi isu tersebut dikaitkan dengan proses pilkada serentak.

“Saya enggak tahulah. Tanya yang bikin hoax-lah,” ujar Gatot singkat.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryan­to. Menurutnya, pemberitaan yang dimuat di salah satu portal di dunia maya pada Selasa, 14 Februari dianggap tidak benar. Inti pemberitaan itu ialah Gatot akan menghabisi PKI meskipun dilarang Presiden, serta siap menanggung risiko pemecatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan propaganda melalui sarana media sosial dinilai semakin masif dan berbahaya. Pun ancaman baru yang memanfaatkan teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan serta berpotensi menghancurkan persatuan bangsa.

“Masalah ini akan mengganggu eksistensi negara. Ada yang mau memisah­kan rakyat dan pemerintah. Upaya propaganda seperti itu harus kita redam,” ujar Wiranto.

Menurutnya, pemerintah melihat adanya pola dinamika ancaman yang terus berubah serta mengalami gerakan dinamis. Penyebaran informasi bohong seperti itu cenderung mengganggu kerukunan masyarakat dan menghambat pembangunan.


Bela negara
Dalam kaitan penguatan paham kebangsaan, pemerintah akan meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam program bela negara. Nantinya Wantannas tidak sekadar menyusun konsep ketahanan nasional, tetapi ikut pula merancang, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemantapan bela negara untuk seluruh warga negara Indonesia.

“Tadi sudah bulat kementerian dan lembaga terkait bersama-sama merumuskan ini. Yang penting kita tidak membuat badan baru, tapi mengubah sesuaikan fungsi dan peran Wantannas,” ujar Wiranto seusai menggelar rapat koordinasi khusus.

Wiranto menjelaskan Presiden Jokowi telah menyoroti perlunya memberikan suatu kesadaran kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut serta dalam bela negara.

“Mengapa demikian? Karena dalam satu persaingan global yang sangat ketat ini, kan yang bersaing itu seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah. Seluruh bangsa Indonesia masuk ke persaingan global, bersaing dengan bangsa lain.”

Saat ini, sebut Wiranto, pemerintah tengah menyusun konsep untuk merealisasikan modul yang tepat kepada seluruh segmen masyarakat, seperti pelajar dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Kemudian, buruh, pekerja swasta, pedagang, pihak militer, dan kepolisian.

Ia berharap tidak ada salah penafsiran terkait penerapan program bela negara hingga menyamakannya dengan upaya memiliterisasi rakyat. Program bela negara tidak bertujuan melatih rakyat agar memiliki keahlian seperti militer.

“Bela negara yang dimaksudkan agar merasa ikut memiliki negeri ini. Ini negeri saya dan dari sanalah muncul kewajiban untuk membela. Kalau begitu, jangan sampai negeri ini susah, jangan sampai negeri ini repot, terganggu. Ayo kita bela bersama-sama lewat kewajiban setiap masyarakat untuk ikut serta,” tutup Wiranto. (P-1)

http://mediaindonesia.com/news/read/92801/panglima-tni-sebut-isu-pki-info-bohong/2017-02-18#

“Masalah ini akan mengganggu eksistensi negara. Ada yang mau memisah­kan rakyat dan pemerintah. Upaya propaganda seperti itu harus kita redam,” ujar Wiranto.