FPI: de facto Ahok kalah
16 FEB 2017 13:54


Sekjen FPI Habib Novel Bamukmin

Rimanews - Sekjen FPI Jakarta, Habib Novel Bamukmin, menyebut, Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 secara de facto, meskipun hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai pemenang.

"Alhamdulillah umat Islam menang 58 persen," kata Habib Novel di Jakarta, hari ini. Pernyataan Novel ini merujuk pada gabungan suara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono yang perolehan suaranya berada di kisaran 58 persen.

Berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, seperti Polmark Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Litban Kompas, dan Lembaga Survei Indonesia, pasangan Ahok-Djarot mendapatkan sekitar 42 persen, Anies Sandi di kisaran 39 persen dan Agus Sylvi kurang dari 20 persen.

Novel meyakini, pemilih Ahok hanya hanya 42 persen dan tidak akan bertambah di putaran kedua Pilkada, April mendatang. Sementara pemilih lawan Ahok sebanyak 58 persen, bahkan kemungkinan bertambah.

"Pendukung Ahok kalah jumlah," ujarnya.

FPI, kata Novel bertekat menyatukan suara umat Islam yang terpecah di putaran pertama kemarin untuk memenangkan pertarungan dan merebut posisi Ahok dari jabatan gubernur DKI.

"Satukan suara umat Islam yang 58 persen. Dengan izin Allah kita gusur Gubernur koruptor dan penista agama," tuturnya.

Kendati demikian, Novel mengaku belum berkomunikasi dengan kubu Agus Sylvi yang sudah berlapang dada mengakui kekalahannya, tadi malam. "Wah kalau untuk itu saya belum tahu," kata dia.
http://rimanews.com/nasional/politik...cto-Ahok-kalah


Tim Anies-Sandi: 55 Persen Warga Jakarta Ingin Gubernur Baru
Kamis, 16 Februari 2017 , 07:28:00 WIB

RMOL. Meski Ahok-Djarot unggul di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, sesungguhnya warga ibukota menginginkan adanya gubernur baru.

"Warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Hanya saja, warga itu terpisah ke nomor 1 dan 3. Tapi, ada harapan untuk gubernur baru," sebut tim pemenangan Anies-Sandi, Almuzzammil Yusuf, Kamis malam (15/2).

Almuzzammil mengatakan, PKS dan Partai Gerindra sebagai pengusung Anies-Sandi akan terus bekerjasama dalam mempersiapkan diri di putaran kedua.

"Sesungguhnya 55 lebih bahwa warga Jakarta menginginkan adanya gubernur baru. Kita punya waktu dua bulan untuk hal ini," papar politisi PKS ini.

Data quick real count Pilkada Jakarta milik PKS, hingga Rabu malam (15/2) sudah masuk hingga 96,35 persen. Hasilnya, AHY-Sylvi 16,8 persen, Ahok-Djarot 42,3 persen, dan Anies-Sandi 39,6 persen
http://m.rmolsumsel.com/news.php?id=66501


Putaran II Pilgub DKI 2017 Dilaksanakan 19 April
Jumat, 10 Februari 2017 | 07:35

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno memastikan bahwa putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 akan dilaksanakan pada 19 April 2017 mendatang.

Namun, katanya, pelaksanaannya baru bisa terjadi apabila di pemungutan suara pada 15 Februari 2017 nanti, tidak ada pasangan calon yang mendapat suara lebih dari 50 persen.

"Kalau tidak ada yang lebih 50 persen (hasil suara), pasti putaran kedua yang menurut jadwal dan tahapan KPU akan dilaksanakan 19 April," ujar Sumarno, Kamis (9/2).

Pelaksanaan putaran kedua di tanggal 19 April itu, katanya, sudah pasti dilakukan apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil pemungutan suara 15 Februari 2017 tersebut.

"Jika ada gugatan ke MK, katanya, waktunya akan disesuaikan," terangnya.

Pilgub DKI 2017 sendiri diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di nomor urut satu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di nomor urut dua, serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di nomor urut tiga. Pada Jumat (10/2) malam nanti, ketiganya akan melaksanakan debat final dengan tema Masalah Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta dengan sub bahasan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Anti Narkoba dan Ramah Disabilitas.
http://www.beritasatu.com/aktualitas...-19-april.html


Timses Anies Ungkap Kecurangan di Pilkada DKI 2017
Rabu, 15 Februari 2017 | 21:50 WIB

VIVA.co.id – Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi, mendapati laporan adanya penyimpangan dalam praktik pemilihan suara yang berlangsung di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di Jakarta.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik mengatakan, banyak model kecurangan yang dilakukan para oknum melancarkan aksinya. Di antaranya, aksi pemaksaan kehendak di Cempaka Putih.

"Memaksakan kehendak, padahal tidak ingin mencoblos nomor tertentu. Tapi, dipaksa yang lain. Itu ditangkap oleh kami," ujar Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

Ia membeberkan bahwa oknum tersebut adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari partai politik PDIP, dan ia mengaku mengenal oknum tersebut. Namun, dirinya tidak menyebutkan secara detail siapa yang dimaksud.

"Pemaksaan kehendak dilakukan oleh anggota DPRD parpol PDIP. Satu yag tertangkap. Satu itulah yang kita anggap. Itu kan menunjukkan suatu yang tidak patut sebagai anggota dewan. Di Youtube itu banyak (videonya), hampir dipukulin orang," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat inginkan pemilihan berjalan dengan bersih. Sehingga, siapa pun pihak yang melakukan penyimpangan, pasti dihardik oleh masyarakat.

Praktik kecurangan lainnya yakni ada yang memilih dengan menggunakan nama lain. Tindakan ini terjadi di Pademangan, Jakarta Utara.
"Yang menggunakan nama orang dari Pontianak. Kami belum tahu, berapa orang yang melakukan itu. Yang jelas, kami minta Polsek Pademangan mengurus itu. Jangan sampai lepas," tuturnya.

Selain itu, ada juga TPS yang tertutup dalam memberikan informasi. Ia mencontohkan, di Muara Baru, Jakarta Utara, ada 200 orang warga yang hampir tidak boleh memilih oleh petugas TPS. Padahal, mereka memiliki identitas sebagai warga Jakarta.

Alasan dari petugas tersebut, ia sebutkan, terlalu dibuat-buat. Salah satu alasannya adalah jumlah blangko yang tidak cukup.

"Kami datang ke sana, kami jelaskan, sesuai dengan aturan KPU kan boleh. Masak blangko bisa tidak berkecukupan dan segala macam. Alasannya saya rasa terlalu dibuat-dibuat, dan itu bisa menjadi pelajaran KPU ya. Nah, yang begitu-begitu kami kawal terus," jelasnya.

Namun hingga saat ini, dirinya belum mengantongi angka kecurangan secara pasti dan detail. Karena, laporan belum masuk secara keseluruhan. Laporan itu juga akan diolah, sebelum ditindak lebih jauh ke pihak yang berwenang.
http://m.viva.co.id/berita/metro/883...lkada-dki-2017



---------------------------------

Nasib Ahok di putaran kedua Pilkada nanti, sepenuhnya bergantung pada nasibnya di Pengadilan nanti. Dia sedang bermain dengan waktu untuk menunggu vonis Hakim atas tuduhan penistaan agama Islam itu. Kalau statusnya ditetapkan Hakim bersalah dan di vonis penjara sebelum putaran kedua berlangsung, habislah dia karena elektibilitasnya akan merosot jatuh.

Makanya strategi mengulur-ulur waktu pelaksanaan putaran kedua yang direncanakan 2 bulan lagi (19 April 2017), dengan cara menggugat ke MK hasil pilkada putaran pertamaoleh kubu Anies atau kubu Agus dengan alasan ada kecurangan, menyebabkan jadwal putaran kedua itu otomatis akan mundur. Mungkin bisa sampai di bulan Juni 2017.

Kalau itu terjadi, hasil pengadilan penistaan agama oleh Ahok, seharusnya usai dan sudah ada keputusan Hakim. Hasilnya bila Ahok ditetapkan bersalah, berapa pun lamanya vonis Hakim, menjadikan Kementerian Dalam Negeri "terpaksa" memberhentikannya sebagai Gubernur. Selanjutnya Djarot akan dilantik sebagai Gubernur DKI hingga Oktober 2017 nanti.