TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melihat situasi dan kondisi keamanan di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada relatif aman dan kondusif.

Proses rekapitulasi suara diharapkan juga berlangsung lancar dan tanpa kendala berarti sampai dengan penetapan calon kepala daerah terpilih.

Jazuli memberikan apresiasi kepada para penyelenggara dan aparat keamanan atas terselenggaranya pilkada serentak yang relatif sukses, aman, dan kondusif ini.

Apresiasi yang lebih tinggi disampaikan Jazuli kepada seluruh rakyat Indonesia yang untuk kesekian kalinya membuktikan semakin dewasa dalam berdemokrasi.

"Selain penyelenggara dan aparat, terbukti rakyat kita sangat dewasa dalam berdemokrasi. Paling tidak bisa dilihat dari antusiasme dalam menggunakan hak pilih, menjaga situasi tetap damai, dan tidak terprovakasi untuk ribut bahkan konflik," kata Jazuli dalam keterangannya, Jumat (17/2/2017).

Ia menuturkan daerah-daerah yang diprediksi rawan gangguan keamanan seperti Papua, Aceh, Indonesia Timur dan DKI Jakarta tetap kondusif dan aman.

Khusus di DKI Jakarta, lanjut Jazuli, betapapun suhu politik terasa memanas jelang pemungutan suara akibat kasus penistaan agama, ternyata semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan ibukota tetap kondusif, tenang dan damai.

"Ini sangat membanggakan, sekaligus membuktikan betapa umat Islam khususnya di Jakarta sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan mengutamakan kepentingan nasional," tegas Jazuli.

Dengan realitas tersebut, Jazuli menepis tuduhan sebagian pihak bahwa umat Islam yang turun dalam aksi-aksi bela Islam dan ulama menyebabkan kegaduhan dan instabilitas jelang pilkada, juga membantah aksi-aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik pilkada DKI.

"Kita bisa saksikan sendiri mana ada kegaduhan dalam pilkada khususnya di DKI, aman-aman saja tuh. Bahkan elemen umat Islam turut menyerukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara serta mengawal proses pilkada dari kecurangan. Elemen umat Islam sangat konstruktif dalam mewujudkan pilkada yang damai," ungkap Anggota Komisi I ini.

Hal ini, lanjut Jazuli, juga menegaskan bahwa aspirasi aksi bela Islam yang dilakukan umat Islam yang lalu murni menuntut penegakan hukum yang adil kepada tersangka penista Al-Qur'an dan tidak ada motif politik (pilkada).

Meski demikian, Jazuli menegaskan kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan khususnya menyangkut kecurangan.

Agar penegakan hukum pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan. Kita dengar dan ikuti cukup banyak informasi permasalahan dan pelanggaran di lapangan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang.

"Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kecurangan bisa menempuh mekanisme/prosedural sesuai undang-undang kepada KPU, pengawas pemilu, kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi jika menyangkut perselisihan hasil. Untuk itu, penyelenggaran dan penegak hukum harus menjamin penindaklanjutnya secara tuntas dan berkeadilan," pungkas Jazuli.

http://m.tribunnews.com/nasional/201...a-berdemokrasi

Komen TS :