JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah tak boleh gentar dengan tekanan PT Freeport Indonesia. Namun, ia mengakui pemerintah juga harus memikirkan jalan tengah untuk kebijakan ini.

Menurut Darmin, Freeport hanya ingin kepastian usaha jangka panjang di Indonesia. Ihwal yang krusial menurut Freeport kata Darmin, adalah kepastian pajak. Menurut dia, Freeport tetap menginginkan tarif pajak dan royalti tetap atawa nail down. Karena menganggap pajak dan royalti dalam IUPK yang menggunakan skema prevailing bisa berubah sesuai undang-undang yang berlaku.

BACA JUGA :
Menko Darmin: Tak usah dengarkan ancaman Freeport
Freeport rumahkan 25 karyawan senior di tambang
"Dia lebih memilih pasti, daripada sekarang murah, tapi setelah ganti pemerintahan siapa yang tau,"kata Darmin pada awak media usai ikut menyumbangkan hak pilihnya di Pancoran, Rabu (15/2).

Meski Freeport Indonesia saat ini menghentikan aktifitas tambangnya, dan berencana melakukan pengurangan karyawannya, Darmin menilai, hal itu sebagai gertakan saja. Dia pun tak khawatir atas hal itu. "Iya itu bagian tekan menekan, "cetus Darmin.

Darmin bilang jika arah pajak Indonesia turun, lebih baik menggunakan prevailing. Tapi bila melihat arah permintaan Freeport hanya kepastian pajak, Darmin bilang sebenarnya itu juga jadi dilema untuk pemerintah. "Bicara soal pajak yang Freeport minta ya memang susah. Kalau diikuti nanti masyarakat bilang kalah,"pungkas Darmin.

http://m.kontan.co.id/news/darmin-beri-sinyal-tak-turuti-kemauan-freeport

kelihatannya sih tegas
tp yg intinya tidak disampailan
perpanjangan ijin ngeruk jalan terus
sudah difasilitasi dari rentang waktu diperlebar awalnya 2 tahun jadi 5 tahun
hewan bodoh aja yg hore2 bilang tegas krn bagian dr itu

memang siapa yg bisa lawan gog dan magog
kalian hanya pelayan mereka