Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali mengatakan fatwa yang dikeluarkan oleh MA terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, bersifat tak mengikat.


"Jadi, tak menyelesaikan (masalah)," kata Hatta di Gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.


Hatta menyebutkan, untuk menyelesaikan permasalahan pengaktifan kembali Ahok, tak perlu melalui fatwa. Dia menilai justru Kementerian Dalam Negeri yang dapat meredam gejolak politik.


"Ya, semestinya kementerian sendiri yang menentukan sikap," kata dia.


Pengaktifan kembali Ahok menimbulkan perdebatan antara pemerintah dan DPR. Sejumlah anggota DPR menyiapkan hak angket atas kasus ini. Mereka keberatan Ahok diaktifkan kembali karena saat ini statusnya sebagai terdakwa kasus penodaan agama.


Baca: Mendagri Konsultasi ke MA soal Pengaktifan Kembali Ahok


Para pengusul hak angket bersandar pada Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan seorang terdakwa dengan ancaman hukuman paling sedikit lima tahun harus diberhentikan sementara sebagai kepala daerah. 


Pasal itu menjadi aktif karena Ahok didakwa Pasal 156a KUHP. Namun, Kementerian Dalam Negeri yang digawangi Tjahjo Kumolo tetap mengaktifkan kembali jabatan Ahok. Dasarnya, Ahok saat ini didakwa dengan dua Pasal yakni Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP.


Pemerintah bersandar pada Pasal 156 KUHP yang hanya mendakwa Ahok dengan ancaman 4 tahun penjara. Kurang dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 83 UU Pemerintahan Daerah.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...saikan-masalah

---

Kumpulan Berita Terkait KASUS HUKUM AHOK :

- Ketua MA: Fatwa untuk Ahok tak Menyelesaikan Masalah

- Gerindra Siap Inisiasi Pansus Angket Kasus Ahok

- NasDem Yakin Angket Kasus Ahok Layu Sebelum Berkembang