Janji Mendagri yang bakal memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan gubernur segera setelah dia habis masa cuti ditagih banyak pihak.
Pada Senin kemarin, Ahok menyelesaikan masa cutinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kembali beraktivitas di Balai Kota. Ahok melayani sejumlah warga yang datang yang mengadukan beragam persoalan. Ahok juga sempat melayani permintaan foto warga.

Molornya waktu pemberhentian Ahok ini berbanding terbalik dengan sejumlah pejabat sebelumnya, seperti Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah (Golkar), Gubernur Riau Annas Maamun (Golkar), dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (PKS) yang segera dinonaktifkan) adalah karena Ahok berstatus cuti kampanye saat ditetapkan sebagai tersangka.
Mendagri pada mulanya berjanji akan memberhentikan Ahok jika masa cuti kampanye usai. Lalu, beberapa hari lalu ditagih, Tjahjo menyebut menunggu tuntutan resmi jaksa dan pemeberitahuan secara formal dari kejaksaan yang menangani perkara Ahok.
Harus diakui bahwa setuju atau tak setuju atas penonaktifan Ahok menyengat dengan bau politik. Kata pakar hukum Todung Mulya Lubis, ketika etika politik belum kuat berakar, tafsir hukum akan selalu menghasilkan debat pro-kontra yang tajam, tak ketemu.
Apa yang diutarakan Todung tak bisa dinafikan kebenarannya. Ketika Mendagri Tjahjo Kumolo lamban menonaktifkan Ahok, apakah hal tersebut akan berlaku sama seandainya gubernur DKI bukan Ahok dan orang separtai?
Pernyataan Tjahjo yang tidak konsisten juga mengindikasikan pembelaan yang jelas atas Ahok, yang tentu saja dapat menimbulkan kegamangan dalam hukum, sebagaimana yang pernah terjadi di awal era pemerintahan Jokowi saat kisruh sengketa partai di tangan Menkumham dan Kejagung.
Dari sisi etika, sikap Tjahjo yang lamban hanya ketika berhadapan dengan Ahok akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritasnya sebagai pejabat negara.
Hakim legendaris AS Potter Stewart (1915–1985) mengingatkan,”Etika akan membuat orang tahu perbedaan antara apakah Anda memiliki hak untuk melakukan dan apa yang sebenarnya harus dilakukan.”
Pertarungan Pilkada DKI memang menjadi gengsi sekaligus pertaruhan kekuasaan, terutama di 2019, akan tetapi hal itu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk berlaku adil dan bijaksana dalam menerapkan hukum dan undang-undang.
Dari resiko yang harus ditanggung di parlemen, Mendagri jelas memicu kegaduhan baru dengan mengizinkan Ahok kembali berkantor sebagai gubernur DKI Jakarta. Jika mau bijak, seharusnya Tjahjo mampu melihat kasus ini dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi kepantasan. Pun cukup riskan jika penyandang status terdakwa masih memimpin sebuah pemerintahan dan mengambil keputusan-keputusan strategis.

Kelambanan penonaktifan Ahok oleh Tjahjo segera direspons oleh oposisi. Sebanyak 73 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang menandatangani usulan hak angket terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur Jakarta meskipun telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan usulan hak angket kasus Ahok itu dilakukan karena pemerintah telah melanggar UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan KUHP pasal 156 huruf a tentang penistaan agama. "Fraksi Partai Gerindra akan kawal terus agar hak angket ini berjalan. Kami juga harapkan fraksi lain ikut menandatangani hak angket ini," kata Fadli.
Sekutu Gerindra di DPR, Fraksi PKS juga tengah menggelar rapat pleno untuk ikut dalam hak angket. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat pun telah sepakat untuk mengusulkan hak angket Ahok.

Jika gayung bersambut, bukan mustahil jika perkara ini memicu Ahok Gate, seperti Bulog Gate dan Brunei Gate yang sempat merepotkan Abdurrahman Wahid di parlemen, sebelum akhirnya dimakzulkan MPR pada 2001 karena mengeluarkan Dekrit pembubaran DPR yang dinilai ilegal.


Sumber http://m.rimanews.com/nasional/politik/read/20170214/316687/Mendagri-picu-Ahok-Gate-

Komen...intgritas mendagri dan pemerintah dipertanyakan pada kasus ini